SUARAMANADO, Jakarta : Menindaklanjuti pembahasan pada Diskusi Nasional terkait Penyusunan Peta Jalan Nasional Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia pada bulan April silam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Nasional Pengembangan SAF pada Rabu (29/05/2024) dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meningatkan pentingnya intervensi untuk mengurangi emisi karbon bersaman dengan peningkatan aktivitas penerbangan, “Berdasarkan berbagai data dan kajian, SAF adalah solusi paling efektif,” ujar Menko Luhut.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan bahwa dengan mengimplementasikan industri SAF, Indonesia berpotensi untuk menciptakan nilai ekonomi, kepemimpinan regional, dan kedaulatan energi.
“Berdasarkan hal tersebut, kami telah merancang Peta Jalan SAF yang meliputi kepastian off-take SAF serta mekanisme untuk mengurangi dampak harga, Distribusi SAF, Produksi SAF, serta Ketersediaan Bahan Baku,” ujar Deputi Jodi.
Untuk saat ini, fokus bahan baku SAF pada Peta Jalan yang dirancang adalah minyak jelantah dan residu minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Selain 2 (dua) bahan baku tersebut, Menko Luhut menyebutkan rumput laut sebagai potensi bahan baku yang juga dapat dilakukan penelitiannya.
“Ada 3 hal yang perlu kita fokuskan. Kita bicara minyak jelantah yang akan diproses dan sudah dilakukan di Malaysia dan Singapura. Tentu CPO perlu kita pikir-pikir juga, dan seaweed nanti bisa diusahakan untuk jadi bio-fuel. Seharusnya bisa jadi peluang,” tutur Menko Luhut.
“Nanti dilakukan studinya sehingga saat nanti kita implementasikan, kita lakukan secara komprehensif,” lanjutnya.
Peta Jalan dan Rencana Aksi diharapkan dapat difinalisasi pada Juni 2024 sehingga mencapai target penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) dan SAF dapat diluncurkan di sela perhelatan Bali Air Show pada September 2024 mendatang.
Sumber : maritim.go.id
