SUARAMANADO, Jakarta : Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait keanggotaan Indonesia pada OECD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD, Mathias Cormann pada Kamis (10/08), bertempat di Kantor Kemenko Perekonomian. Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan respons positif Sekjen OECD terhadap intensi Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Indonesia memiliki kepemimpinan regional dan global yang kuat, dibuktikan dengan suksesnya Presidensi G20 tahun lalu dan Keketuaan ASEAN tahun ini. Indonesia juga negara demokrasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang solid,” ujar Sekjen Cormann membuka diskusi seraya memberikan kredit terhadap arti penting keanggotaan Indonesia pada OECD.
Lebih lanjut, Sekjen OECD juga menuturkan rangkaian proses aksesi yang akan dilalui oleh Indonesia. Diawali oleh proses politik yang membutuhkan penerimaan prinsip terhadap intensi Indonesia oleh seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara, Pemerintah Indonesia dan OECD sepakat untuk bekerja sama dalam menyusun peta jalan aksesi yang nantinya akan menjadi salah satu panduan dari penyelarasan beberapa regulasi nasional agar sesuai dengan standar OECD.
Selanjutnya, Menko Airlangga menekankan bahwa OECD perlu memastikan agar keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan yang disesuaikan dengan standar OECD mampu menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM untuk ”naik kelas”, dan meningkatkan kualitas SDM melalui implementasi kebijakan dan standar unggul di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Menko Airlangga juga berharap proses aksesi tersebut dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia di atas USD10,000 pada tahun 2035.
”Kami juga berharap agar aksesi ini bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia diantaranya ekonomi hijau dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ungkap Menko Airlangga.
Proses aksesi umumnya membutuhkan sekitar empat hingga delapan tahun. Namun OECD meyakini Indonesia memiliki potensi untuk menempuh proses itu lebih cepat mengingat reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah Indonesia sejak sebelum pandemi Covid-19 sudah banyak mengacu pada standar OECD. Hal ini sesuai target Menko Airlangga yang disampaikan pada kesempatan yang lain, untuk dapat menyelesaikan proses aksesi dalam waktu kurang dari empat tahun. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang nantinya akan bertugas untuk mengidentifikasi policy gaps, sektor, dan isu yang mampu diselesaikan secara cepat (low-hanging fruits).
Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD merupakan mitra strategis Pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted. Beberapa sektor yang menjadi perhatian untuk didorong manfaatnya dari proses keanggotaan OECD bagi Indonesia, antara lain instrumen kebijakan anti korupsi yang lebih kuat, kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kelas UMKM, menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup, serta optimalisasi dan transparansi sektor perpajakan dan pengadaan publik dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan lebih berkualitas.
Dalam kaitan dengan hal tersebut, Kemenko Perekonomian akan melanjutkan perannya sebagai koordinator proses aksesi nasional dan merangkul berbagai K/L teknis agar dapat menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat menempatkan Indonesia sebagai anggota OECD pada kesempatan pertama.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menyampaikan intensi secara formal untuk menjadi anggota OECD. Terdapat 2 negara Asia yakni Jepang dan Korea Selatan yang telah menjadi anggota OECD dan berhasil keluar dari middle-income trap menjadi negara maju.
Sumber : ekon.go.id
