Hukum  

Kegiatan Rutin Polda Sulut Ungkap Lima Kasus TPPO Berhasil Selamatkan 10 Korban

MANADO, – Polda Sulawesi Utara menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Jumat (20/11/2026).

Konferensi pers yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut tersebut dipimpin Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, didampingi Dirres PPA dan PPO Kombes Pol Nonie Johanna Sengkey, S.P., M.Si., serta Kasubdit III PPO Polda Sulut Kompol Tatang Panjaitan, S.I.K., M.I.K.

Dalam keterangannya, Kabid Humas menjelaskan bahwa kegiatan KRYD dan penegakan hukum TPPO merupakan bagian dari komitmen Polda Sulut dalam mencegah praktik perdagangan orang, melindungi masyarakat, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

“Polda Sulut terus meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap para pelaku, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam praktik eksploitasi maupun tawaran pekerjaan yang tidak jelas,” ujar Kombes Pol Endrastiawan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan periode 13 hingga 19 November 2026, Polda Sulut mencatat sebanyak 13 kegiatan pencegahan melalui program Rise and Speak, sosialisasi dan edukasi dengan total 1.639 peserta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Manado, Terminal Malalayang, sekolah-sekolah dan tempat hiburan.

Di bidang penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sulut menangani lima laporan polisi terkait dugaan TPPO dengan jumlah 10 korban perempuan, terdiri dari enam orang dewasa dan empat anak. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang tersangka yang memiliki peran sebagai dua perekrut, satu pemodal dan satu mucikari.

Modus operandi yang ditemukan dalam perkara-perkara tersebut berkaitan dengan eksploitasi seksual. Sejumlah kasus yang berhasil diungkap di antaranya dugaan TPPO di Kazumi Spa Manado, B-One Executive Karaoke Hotel Swiss-Belhotel Manado, eksploitasi anak yang dibawa ke Bau-Bau, kasus korban anak di Ambon, serta dugaan TPPO tujuan Luwuk Banggai.

Dari pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa enam unit telepon genggam, uang tunai Rp2.350.000, sebanyak 61 alat kontrasepsi, dokumen pemesanan tiket serta enam boarding pass kapal Pelni.

Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda Sulut dalam keterangannya menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan dan kegiatan kepolisian yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan KRYD di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya praktik eksploitasi seksual.

“Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan praktik perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Para korban diduga direkrut atau dibawa ke lokasi tertentu dengan iming-iming pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya justru mengalami eksploitasi. Kami masih terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk jaringan perekrutan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut,” jelas Dirres PPA dan PPO.

Selain melakukan penegakan hukum, Polda Sulut juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan para korban. Sebanyak tujuh korban TPPO yang berhasil diselamatkan telah mendapatkan pendampingan melalui kerja sama Ditres PPA dan PPO Polda Sulut dengan UPTD DP3A Provinsi Sulawesi Utara.

Para korban ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara, mendapatkan pendampingan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tikala, serta dijadwalkan menjalani konseling bersama psikolog untuk membantu pemulihan kondisi psikologis.

Kabid Humas menegaskan, penanganan TPPO tidak berhenti pada pengungkapan kasus dan penangkapan tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah tindak pidana perdagangan orang. Apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan ilegal, eksploitasi atau praktik perdagangan orang, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Perlindungan terhadap korban dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama kami,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *