SUARAMANADO, New York : Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada tanggal 20 September 2023 pukul 15.00 waktu New York, mewakili Pemerintah Indonesia, secara resmi menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pemangku kepentingan utama dalam implementasi perjanjian internasional tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas secara berkelanjutan (red: perjanjian BBNJ).
Penegasan komitmen Indonesia dilakukan dengan kehadiran Ibu Retno Marsudi untuk menandatangani naskah perjanjian BBNJ pada hari pertama pembukaan penandatanganan ini oleh Sekretaris Jenderal PBB.
Melalui penandatanganan perjanjian BBNJ, Indonesia menjadi negara yang memimpin komitmen internasional untuk tata Kelola laut global yang lestari dan lebih berkeadilan sesuai ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
Menteri Retno selepas pelaksanaan penandatanganan dalam keterangan kepada wartawan menyatakan:
“Momentum penandatanganan ini bersejarah karena Indonesia menandatangani Perjanjian ini pada hari pertama opening for signature Perjanjian BBNJ. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia saat menandatangani UNCLOS pada hari pertama pada 10 Desember 1982 oleh Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja”.
Penandatanganan perjanjian BBNJ tidak hanya mengakhiri proses negosiasi yang kompleks dan memakan waktu hampir dua dekade namun juga menandai sebuah momen bersejarah dalam tata kelola kelautan global. Seremoni penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian program Sidang Umum Majelis PBB ke 78 juga dimaksudkan untuk menegaskan komitmen negara dan masyarakat internasional terhadap pemulihan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya genetik di laut secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selaku ketua dewan Pembina Tim Nasional Indonesia untuk negosiasi perjanjian BBNJ, melalu pernyataan tertulis menyampaikan selamat atas ditandatanganinya perjanjian BBNJ. Menjelang peringatan Hari Maritim Nasional dan KTT Negara Pulau dan Kepulauan, Menko Luhut juga mengingatkan pentingnya Indonesia terus memimpin implementasi perjanjian BBNJ dengan memperkuat kapasitas nasional di bidang riset genetik kelautan.
“untuk hal ini (red: BBNJ) saya sudah sampaikan, Indonesia gak boleh terlambat. Semua pelaku (red: pemangku kepentingan) terutama para periset dan inovator muda mesti aktif kolaborasi riset terkait genetik laut, bioteknologi. Tugas Pemerintah untuk susun anggaran dan action plan. Ini kita jangan mimpi-mimpi lagi, slogan saja. (tapi harus) Action sekarang, jaga laut kita, dan petik manfaatnya buat masa depan, buat anak cucu (kita)”
Kepentingan Indonesia berpartisipasi aktif dalam perjanjian BBNJ
Masyarakat internasional memang menaruh perhatian yang tinggi dan harapan besar terhadap perumusan dan negosiasi naskah perjanjian BBNJ. Perjanjian BBNJ dianggap sebagai a breakthrough international instrument mengingat cakupan pengaturannya yang sangat luas dan dampak ekologis serta ekonomis yang sangat tinggi dari pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan di laut bebas yang sebelumnya belum diatur secara utuh dalam instrumen internasional apa pun.
Sesuai ketentuan UNCLOS 1982 dan area yurisdiksi dalam naskah perjanjian BBNJ, cakupan pengaturan perjanjian ini mencakup 75 % dari luas bentang samudera global dan menyangkut pemanfaatan seluruh bentuk keanekaragaman hayati di laut bebas, tidak hanya ikan namun juga spesies baru di laut dalam yang belum dan akan ditemukan di masa depan. Pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik di laut dalam juga diyakini akan berimplikasi pada tingkat kesehatan laut global dan perkembangan industri bioteknologi strategis yang bernilai miliaran juta dolar.
Sejak semula, Indonesia menyadari sungguh-sungguh nilai strategis dan pentingnya memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perumusan perjanjian BBNJ. Sebagai negara kepulauan zona ekonomi eksklusifnya berbatasan langsung dengan laut bebas, dan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati genetik di laut yang sangat tinggi, Indonesia berkepentingan menjaga keanekaragaman hayatinya dari kemungkinan biopiracy serta menjaga haknya untuk melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah kedaulatan dan yurisdiksinya secara berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memperhatikan berbagai aspek pengaturan strategis yang terkait langsung dengan kepentingan nasional Indonesia yakni:
- pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati maupun pemanfaatan ruang di laut bebas secara adil dan berkelanjutan;
- pengelolaan pemanfaatan sumber daya genetik di laut dalam (Marine Genetic Resources – MGR), terutama terkait:
- pengaturan pembagian manfaat /keuntungan dari utilisasi MGR dan informasi genetik MGR di bidang industri strategis (medis, pertahanan keamanan, industri kecantikan, makanan dan suplemen) secara adil dan seimbang kepada seluruh umat manusia;
- keterlibatan pakar dan periset negara berkembang dalam pengelolaan dan pemanfaatan MGR maupun data dan informasi genetik MGR di laut bebas;
- pengakuan dan penghormatan terhadap hak pengetahuan masyarakat pesisir (rights of traditional knowledge) terhadap khasiat dan manfaat MGR di dalam rezim pembagian manfaat/keuntungan BBNJ;
- pengakuan dan penghormatan hak negara pesisir (adjacent coastal state) maupun hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang di laut bebas;
- pengembangan dan peningkatan kapasitas negara berkembang,
Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perumusan Perjanjian BBNJ
Pemerintah Indonesia selalu terlibat secara aktif dalam proses persiapan, perumusan, dan negosiasi naskah perjanjian BBNJ sejak tahapan Preparatary Committee, sampai Inter-Governmental Conference. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Ham, dan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, maupun Pusat hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.
Delegasi Indonesia secara konsisten memperjuangkan pentingnya pendekatan yang adil dan seimbang atas hak dan kewajiban setiap negara terhadap laut bebas sebagai warisan bersama umat manusia. Indonesia juga secara gigih memperjuangkan berbagai kepentingan negara berkembang dalam pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas.
Kontribusi Indonesia utamanya terdokumentasi dengan jelas dalam berbagai pengaturan kunci terkait pengaturan pemanfaatan ikan sebagai MGR dan cakupan bentuk alih teknologi bagi negara berkembang.
Indonesia dalam berbagai sesi negosiasi dengan tegas menolak dikecualikannya ikan, yang merupakan spesies MGR terbesar di lautan, dari cakupan rezim bioprospeksi. Diterimanya proposal Indonesia mengakibatkan semua spesies ikan maupun jenis sumber daya hayati lain yang tertangkap dalam aktivitas perikanan di laut bebas dan kemudian dimanfaatkan dalam proses bioteknologi tidak terkecuali kan dari kerangka perjanjian ini. Hal ini menyebabkan rezim pembagian manfaat dari pemanfaatan MGR semakin luas dan keuntungannya dapat dinikmati semua negara, terutama negara berkembang.
Indonesia juga memastikan penghormatan atas hak berdaulat pengelolaan zona maritim dari semua negara kepulauan dan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut bebas. Indonesia menentang keras pelaksanaan aktivitas di laut bebas yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsultatif dengan negara di sekitar lokasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Kepemimpinan Indonesia dalam konteks peran negara pulau dan kepulauan juga dilakukan dengan memastikan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan pakar negara pulau dan kepulauan dalam skema institusional dan pengembangan kapasitas perjanjian BBNJ.
Selain berbagai kontribusi yang telah disebutkan di atas, salah satu kontribusi paling penting dari delegasi Indonesia adalah kegigihan Indonesia memperjuangkan dimasukkannya bioteknologi sebagai cakupan dari definisi teknologi kelautan (marine technology). Kegigihan Indonesia mengkonsolidasikan dukungan negara berkembang dan mematahkan argumen negara maju membuat bioteknologi menjadi salah satu bentuk alih teknologi yang wajib dilakukan negara maju kepada negara berkembang.
What Next?
Pekerjaan rumah Indonesia semakin besar. Momentum penandatanganan naskah perjanjian BBNJ ini harus mendorong seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, baik Pemerintah, akademisi dan periset serta pihak swasta untuk bekerja bersama mendorong pengelolaan sumber daya genetik untuk kesejahteraan bangsa.
Sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Indonesia dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas. “Hak” partisipasi ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui penguatan kapasitas riset dan pengaturan pemanfaatan sumber daya yang lebih Lestari. Indonesia tidak boleh hanya terlibat namun harus mengambil peran strategis, memimpin tata kelola laut yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang, mendorong pengembangan kapasitas untuk memastikan manfaat pemanfaatan sumber daya genetik di laut bebas berdampak bagi kemaslahatan bersama.
Sumber : maritim.go.id
