SUARAMANADO — Polemik pemotongan rekaman percakapan yang menyeret nama Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Koarmada VIII Bitung, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., berbuntut panjang.
Hal tersebut karena dinilai menyebarkan isu SARA tanpa konfirmasi, perwira menengah TNI AL ini resmi melayangkan somasi dan siap membawa perkara ini ke ranah hukum.
Dalam klarifikasi resminya pada Jumat (22/5/2026), Kolonel Marvill menegaskan bahwa narasi yang berkembang di sejumlah media massa telah dipelintir dari konteks aslinya.
“Rekaman yang beredar di publik itu potongan percakapan yang tidak utuh. Substansinya bukan untuk masyarakat Jawa secara umum, tetapi murni instruksi untuk oknum tertentu di internal Satrol,” ujar Marvill.
Marvill menyayangkan sikap sejumlah oknum pers yang mengabaikan prinsip dasar jurnalistik. Menurutnya, ada tiga pelanggaran fatal dalam penggiringan opini ini:
Nihil Konfirmasi (Cover Both Sides): Tidak ada satu pun media yang memuat isu tersebut melakukan upaya check and balance langsung kepada dirinya sebelum berita ditayangkan.
Penggiringan Sentimen SARA: Narasi yang dibangun dinilai sengaja mengeksploitasi isu sensitif (SARA) yang berpotensi memicu pembelahan sosial di masyarakat.
Absennya Itikad Baik: Pasca-berita menggelinding liar, tidak ada upaya dari redaksi terkait untuk membuka ruang komunikasi atau mengklarifikasi fakta yang sebenarnya.
Meski langkah hukum mulai berjalan, kondusivitas di akar rumput tetap menjadi prioritas.
Marvill menyatakan telah menggelar dialog dengan sejumlah organisasi pers dan paguyuban adat untuk meluruskan duduk perkara.
Saat ini, pihak Satrol Koarmada VIII Bitung tengah menunggu rekomendasi dan tanggapan resmi dari Dewan Pers.
Begitu lampu hijau dari Dewan Pers keluar, laporan resmi akan segera diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi industri pers regional akan pentingnya menjaga akurasi, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap produk jurnalisme yang disajikan ke ruang publik.
