ONLINE.SUARAMANADO : DHARMASRAYA – Provinsi Sumatra Barat saat ini telah menghadirkan lima Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Sawahlunto.
MPP Kota Sawahlunto baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Senin (26/09). Hadirnya MPP Kota Sawahlunto diharapkan dapat menular ke daerah lainnya di Sumbar untuk segera menghadirkan reformasi pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Dharmasraya.
Menteri Anas menekankan MPP tidak melulu harus dengan gedung baru, namun yang paling penting adalah sistem pelayanan yang terintegrasi. “Mudah-mudahan saya pulang dari sini, MPP segera jalan. Tidak harus gedung yang bagus, yang penting ditambah fungsi dan sistemnya. Sehingga digitalisasi itu penting,” ujar Menteri Anas saat memberikan arahan kepada jajaran OPD Kab. Dharmasraya, di Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Senin (26/09).
Azwar Anas mencontohkan MPP Banyuwangi yang merupakan salah satu pionir pertama yang dibangun pada tahun 2017. MPP Banyuwangi pun sempat ditetapkan menjadi salah satu percontohan MPP bersama dengan MPP DKI Jakarta, MPP Surabaya, dan MPP Batam.
20220926 Pengarahan Kepada OPD Kabupaten Dharmasraya 6
Contoh lain dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu telah dibangun Pasar Pelayanan Publik. Tujuan utamanya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena wilayah luas dan beragam sehingga memerlukan fasilitas pelayanan publik terdekat di masyarakat yang berada di pasar tradisional dan banyak dikunjungi masyarakat. Pasar pelayanan publik setidaknya melayani 98 dokumen/izin dimana masyarakat dapat mengurus dokumen sambil berbelanja di pasar.
“Di Banyuwangi itu bekas ruko yang sewanya habis, jadi diambil alih. Kemudian dijadikan Pasar Pelayanan Publik. Orang bisa mengurus dokumen setelah selesai belanja,” terang mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Pada kesempatan tersebut Menteri Azwar Anas juga berpesan kepada Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan agar tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat terus diakselerasi. “Ada PR untuk Dharmasraya, SPBE-nya agar ditingkatkan supaya ke depan ini bisa menjadi model bagi daerah lainnya,” pungkasnya.
SUMBER : menpan.go.id
