SUARAMANADO, Manado : Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, yang diselenggarakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (6/3/2024).
Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI Nawawi Pomolango atas kedatangannya di Sulut.
“Sudah dua kali dilaksanakan kegiatan KPK di Sulut, dihadiri langsung ketua KPK,” kata Wagub.
Menurut Wagub, “good governance” merupakan tekad kita bersama, seluruh jajaran pemerintah. Dengan adanya regulasi baru demikian juga munculnya tantangan baru. Untuk itu perlu ada pencegahan satu sama lain.
“Kami percaya hari ini arahan dari Ketua KPK akan memberikan kontribusi semangat dan tekad kita semua untuk menciptakan pemerintahan bersih,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Nawawi Pomolango mengatakan, tidak mungkin pemberantasan korupsi dilakukan oleh satu lembaga, melainkan harus “dikeroyok” bersama.
“Tidak bisa satu lawan satu melakukan tindakan untuk mencegah korupsi. Harus kerja bersama,” ungkap Ketua KPK.
Ia juga menjelaskan tugas pencegahan yaitu dengan membentuk sebuah sistem, meliputi semua ruang yang berpotensi korupsi, antara lain seperti membuat pelaporan LHKPN.
Selain itu, terdapat juga tugas berkoordinasi dengan instansi untuk pemberantasan korupsi, dan tugas monitoring yaitu membuat kajian semua kebijakan pemerintah pusat sampai daerah.
Selanjutnya, tugas supervisi dengan Instansi yang melakukan tindakan korupsi. Seperti penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian.
“Kemudian tugas penyidikan, penyelidikan serta penindakan. Seperti OTT. Di Sulut dalam waktu empat tahun terakhir belum ada OTT di Sulut. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Ketua KPK berharap kehadiran KPK adalah bagian untuk mengingatkan supaya di Sulut tidak ada tindakan korupsi.
Dalam kesempatan, Pimpinan KPK RI juga menyampaikan, dari data per area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023, Pemprov Sulut peraih MCP Terbaik dan itu diraih dengan total nilai 90,47.
“Total nilai ini merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Tentunya dilihat dari nilai area, seperti Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD,” jelasnya.
Diakhir sambutan, Ketua KPK juga mengingatkan yang perlu dibenahi kedepan yaitu menindaklanjuti temuan eksternal dan internal, serta menyelesaikan pelaporan LHKPN tahun 2023.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Bambang Arie Setiono, Forkopimda Sulut, Sekdaprov Steve Kepel, Bupati/Walikota se-Sulut, Pimpinan DPRD Kabupaten/kota se-Sulut serta Pejabat Tinggi Pratama Pemprov. Sulut.
Sumber : sulutprov.go.id
