SUARAMANADO, Nusa Dua : Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Italia, Mr. Daniele Franco hari ini secara virtual. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya peran G20 sebagai forum ekonomi dalam membantu mengatasi berbagai risiko global, seperti inflasi, krisis energi, dan krisis pangan. Pertemuan bilateral ini dilakukan pada hari pertama rangkaian Pertemuan Ketiga G20 Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 Juli mendatang.
“Dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi global, dunia perlu memiliki mekanisme yang disepakati bersama, dan hal ini lah yang menjadi prioritas kita bersama di G20,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu mengapresiasi dukungan Italia terhadap Presidensi Indonesia, dan menegaskan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 akan berupaya semaksimal mungkin agar kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat tercapai dalam Presidensi tahun ini. Contohnya, pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention Preparedness and Response (PPR) dalam agenda Joint Finance and Health Task Force serta kerangka kerja tranisisi dalam agenda keuangan berkelanjutan untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau.
Dalam pertemuan tersebut, Daniele Franco menyatakan dukungan penuh terhadap Presidensi Indonesia. “Kami mengapresiasi komitmen Presidensi Indonesia dalam mempersiapkan pendanaan bagi pandemi di masa depan dan menjaga ekonomi dunia melalui FIF,” imbuh Franco.
Di samping itu, Indonesia juga akan terus berkonsultasi dengan negara-negara anggota G20, tidak hanya dalam penyusunan Communique tetapi juga dalam upaya mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan di luar G20. Komunikasi tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran G20 di tengah dinamika global.
Selain melakukan pertemuan bilateral, hari ini Menteri Keuangan RI juga menghadiri acara diskusi Leaders Talk – Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 dalam tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery. Pada kesempatan ini, Menkeu menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat.
“Kami di Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan banyak hal dalam mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital. Contohnya saja, NPWP sekarang dapat diakses dengan menggunakan NIK dan membayar pajak sudah menggunakan e-filling, e-payment melalui digital, sehingga Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak. Selain itu, program tax amnesty, juga telah membuat semua pelaporan untuk dilakukan secara online, di mana tidak ada satupun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak. Untuk menjamin transformasi digital benar-benar menyentuh masyarakat semua golongan, kami juga mengeluarkan Surat Berharga Negara, kita sekarang juga melakukan SBN retail, instrumen investasi yang bisa diakses secara digital, yang kini telah didominasi oleh kelompok savvy investors dari perempuan dan millennials,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua pihak dapat memperkuat sinergi percepatan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Untuk tingkat pemerintahan, Menkeu juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengubah cara pemerintah bertransaksi dan berbelanja. Saat ini terdapat lebih dari 400 ribu aplikasi, di mana setiap K/L memiliki sekitar 2.700 database-nya masing-masing. Maka dari itu, intergovernmental connection yang akan disederhanakan dalam satu database dinilai dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.
Hadir bersama Menkeu dalam Sesi diskusi Leaders Talk – FEKDI 2022, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selaku moderator, dan sederet narasumber dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Sumber : kemenkeu.go.id
