SUARAMANADO, Bogor: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo membuka Rapat Lanjutan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara yang digelar di Bogor, Rabu (20/8/2025). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan.
Kegiatan ini bertujuan membahas pengklasifikasian ancaman non-militer di kementerian, lembaga, maupun instansi terkait, sehingga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan nasional.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga agar klasifikasi ancaman non-militer dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing instansi.
“Ancaman yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks, ditandai dengan situasi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang penuh ketidakpastian, kerumitan, serta perubahan cepat. Hal ini mencakup krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga ketegangan geopolitik global,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis, antara lain Brigjen TNI Sanggam David M.T., S.Sos., Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Dr. Steven T. Sambouw, S.Kep., S.H., M.H., M.A.P., M.Tr.Opsla, dan Dr. Hendra Wulan, S.E., M.M.Han dengan moderator Dr. Cecep Hidayat, SIP, IMRI, GRCE.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, yang berperan dalam penanganan ancaman non-militer sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Koordinasi yang solid diharapkan mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia.
Sumber: kemhan.go.id
