SUARAMANADO, Jakarta: Kondisi global saat ini masih diliputi dengan kompleksitas berbagai dinamika mulai dari konflik Ukraina yang belum usai, konflik Timur-Tengah, hingga perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih terus berjalan. Meski demikian, berbagai indikator perekonomian nasional masih memperlihatkan level yang aman dan asumsi ekonomi yang ditetapkan Pemerintah dalam APBN masih cenderung relevan.
Ketahanan berbagai indikator ekonomi tersebut yakni mulai dari terkendalinya harga komoditas, inflasi tetap terkendali dan mampu mencatatkan inflasi terendah sepanjang sejarah, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang diproyeksi masih berada pada kisaran angka 5% (yoy), neraca perdagangan yang surplus selama 56 bulan berturut-turut, hingga cadangan devisa yang relatif aman.
“Tentu kita tidak imun terhadap kemungkinan gejolak ke depan, tetapi dengan situasi yang ada sekarang, tentu Pemerintah tetap berhati-hati. Dan oleh karena itu, berbagai kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan daya tahan daripada perekonomian, dan juga untuk menjaga agar kurs kita lebih terkendali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara BNI Investor Daily Roundtable, Rabu (15/01).
Terkait dengan inflasi, Pemerintah terus berupaya mengendalikan volatile food melalui Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemantauan inflasi dilakukan secara rutin, sehingga apabila terjadi lonjakan kenaikan barang-barang pokok dapat segera diatasi oleh Pemerintah, termasuk dalam kaitannya dengan logistik barang.
Selanjutnya mengenai konsumsi domestik, Menko Airlangga menuturkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen masih berada pada angka yang relatif tinggi sehingga daya beli masyarakat masih cenderung baik. Pada Desember 2024 lalu, Pemerintah mengeluarkan insiasi sejumlah program belanja murah untuk mendorong daya beli masyarakat yakni Hari Belanja Online Nasional (Harbonas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan EPIC Sale yang melibatkan lebih dari 82 ribu gerai di seluruh Indonesia.
Selain konsumsi, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa investasi dan ekspor juga menjadi salah satu sektor andalan Pemerintah. Komoditas utama untuk ekspor tersebut mulai dari baja, kelapa sawit, hingga batu bara. Ke depan, Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, namun tidak hanya pada sektor manufaktur yang saat ini telah dilakukan, melainkan juga akan dilakukan pendalaman struktur untuk mencari devisa dan substitusi impor.
Dalam kaitannya dengan kerja sama internasional, Pemerintah juga telah menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk keanggotaan BRICS, proses aksesi OECD, hingga berbagai forum internasional lainnya. Keikutsertaan dalam berbagai forum tersebut ditujukan untuk mendorong kekuatan geopolitik Indonesia dengan tidak hanya berpihak pada salah satu negara.
“Jadi dengan kita punya keanggotaan di berbagai forum ataupun sedang berproses maka mereka melihat bahwa kebijakan publik yang kita lakukan adalah punya benchmark. Jadi best practice-nya mereka. Ini yang sebetulnya jangka ke depannya akan mendorong investasi dan juga perdagangan. Jadi dua hal yang bisa kita capai plus nanti tentu pembiayaan,” jelas Menko Airlangga.
Menutup diskusi, Menko Airlangga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, sejumlah langkah strategis telah ditempuh Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan rakyat. Terdapat tiga prioritas yang terus diupayakan Pemerintah yakni mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis. Untuk itu, seluruh stakeholders diharapkan dapat terus bekerja sama dan menjaga optimisme.
“Kami mohon kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder untuk terus optimis, karena salah satu cara kita untuk mempertahankan pertumbuhan, mempertahankan kesejahteraan itu dengan optimisme. Dengan optimisme, banyak hal bisa kita lakukan dan banyak hal bisa kita selesaikan,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Mantan Menteri Perdagangan Periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, Jajaran Direksi BNI, serta Sejumlah Perwakilan Kepala Cabang BNI.
Sumber: ekon.go.id
