SUARAMANADO, Padang : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong penyelesaian terkait permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy disampaikan bahwa progres pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Sicincin-Padang kini telah mencapai 87,36% dan ditargetkan dapat segera diselesaikan pada tahun 2023.
Secara paralel proses konstruksi juga sedang dioptimalkan pada bidang-bidang tanah yang telah bebas sehingga beroperasinya beroperasinya Tol Sicincin-Padang dapat difinalkan di tahun 2024.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan kesiapan dalam mendorong percepatan pembebasan lahan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pendekatan masyarakat, serta hal administratif yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Daerah.
Pada kesempatan tersebut Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Ferry Akbar Pasaribu menyampaikan bahwa ritme dan sinergi yang telah dibangun antar pemangku kepentingan baik pusat dan daerah telah membawa progres pembebasan lahan Tol Sicincin-Padang memasuki tahap akhir.
“Untuk itu kita berharap momentum dan kebersamaan dalam mengawal proyek JTTS Sicincin-Padang bisa kita jaga” tuturnya pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Senin, 17-7-2023.
Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif, Asdep Ferry juga melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Suhatri Bur selaku Bupati Padang Pariaman bersama dengan jajaran. Kunjungan ini disambut baik oleh para Wali Nagari dari desa yang terkena ruas Tol dan menyatakan siap mendukung proyek pembangunan JTTS Ruas Sicincin-Padang.
Dari permasalahan yang menjadi topik pembahasan, disampaikan bahwa sisa bidang yang belum bebas sebagian besar terdapat di wilayah Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Priaman. Selain itu terdapat pula rencana tambahan akses Lubuk Alung dan Tarok city yang sedang dalam proses Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
Lebih lanjut, rapat koordinasi ini juga dihadiri ATR/BPN Sumbar, Asdatun Kajati Sumbar, Kasubdit Pengadaan Lahan Tol PUPR, Kepala Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tol Wilayah II, PPK Lahan Padang-Pekanbaru I, PT Hutama Karya, dan PT Hutama Karya Infrastruktur.
Sumber : maritim.go.id
