SUARAMANADO, Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 dirancang dengan hati-hati dan dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Hal itu disebabkan untuk menahan risiko resesi ekonomi global yang meningkat.
“Pada saat yang sama, berbagai langkah reformasi perpajakan dengan pemberlakuan UU HPP, serta perbaikan dan penyederhanaan layanan pembayaran pajak diharapkan akan terus menjaga kesinambungan penerimaan pajak negara. Instrumen perpajakan harus terus digunakan juga sebagai insentif di dalam mendorong pertumbuhan dan investasi,” kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (30/08).
Selain optimalisasi penerimaan pajak, Menkeu mengatakan pemerintah juga terus berupaya lebih baik dalam mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Upaya peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang menghasilkan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU harus terus diprioritaskan dan diperbaiki dengan perbaikan regulasi, administrasi, dan sinergi antar-Lembaga,” ujar Menkeu.
Selain dari sisi penerimaan perpajakan, belanja pemerintah juga menjadi fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2023. Oleh karena itu, Menkeu mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pada RAPBN 2023 juga benar-benar dirancang dengan baik sehingga lebih efisien, produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“RAPBN Tahun 2023 sisi belanja ditujukan untuk: Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yaitu melalui spending better; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; Melanjutkan reformasi birokrasi; Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan mengembangkan ekonomi hijau,” pungkas Menkeu.
Sumber : kemenkeu.go.id
