Penulis: Zulkifli Liputo, Sekretaris DPD SPRI Sulut
Manado – Peran masyarakat dalam sebuah negara demokratis tidak bisa diremehkan. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa mengemban fungsi yang multidimensi: menginformasikan, mengedukasi, mengontrol, dan membentuk opini publik.
Di Manado, seperti halnya di daerah lain, pers memainkan peran penting dalam menyiarkan keberhasilan pembangunan dan mengawasi pemerintahan, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025, satu fraksi—Fraksi Golkar—tampak menjadi satu-satunya pihak yang secara eksplisit menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk media.
Empat fraksi besar lainnya, yang mewakili suara rakyat, mengabaikan kebutuhan strategi ini.
Pengabaian ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah para perwakilan rakyat di DPRD Sulut sepenuhnya memahami peran vital rakyat?
Dukungan anggaran untuk media bukan sekadar memberikan “uang jajan” atau “bantuan sosial” kepada jurnalis. Sebaliknya, dukungan ini adalah strategi investasi untuk memastikan:
- Penyebaran Informasi Publik yang Efektif : Anggaran yang memadai memungkinkan media menyebarkan program dan pencapaian pemerintah dengan lebih luas dan cepat. Ini adalah kunci agar masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Transparansi dan Akuntabilitas : Dengan dana yang cukup, media dapat menjalankan fungsi pengawasan mereka dengan lebih optimal. Ini mendorong transparansi, karena media bisa melakukan investigasi mendalam, menyampaikan keluhan masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan.
- Pemberdayaan Publik : Media yang kuat dapat menyediakan informasi yang akurat dan berimbang, membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ini adalah fondasi dari masyarakat yang berdaya.
Sikap Fraksi Golkar, yang dibicarakan oleh Raski Mokodompit, patut diapresiasi. Fraksi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kemitraan antara pemerintah, DPRD, dan pers.
Sikap ini seharusnya menjadi standar, bukan memuat. Ketika empat fraksi besar lainnya– PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra –diam seribu bahasa, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menjanjikan bahwa pandangan fraksi-fraksi akan dijawab oleh Gubernur. Kita harus menunggu jawaban tersebut.
Namun, terlepas dari apa yang akan disampaikan oleh Gubernur, situasi ini menjadi pengingat yang kuat bahwa dalam menyediakan anggaran, kebutuhan strategis seseorang tidak dapat dianggap remeh.
Dukungan finansial untuk pers adalah sebuah kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan demokrasi lokal.
Jika pengabaian terhadap masyarakat dalam pembahasan anggaran terus terjadi, hal itu bisa menjadi preseden buruk yang mengancam transparansi, membatasi akses informasi, dan pada akhirnya merugikan masyarakat Sulut itu sendiri.
