SUARAMANADO, Jakarta : Dalam rangka mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah perlu untuk terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) gencar mendorong berbagai inisiatif kegiatan edukasi atau literasi keuangan yang menyasar kelompok masyarakat prioritas.
Bekerja sama dengan Keuskupan Agung Pontianak dan segenap stakeholders terkait, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Workshop Keuangan Inklusif Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat di Kota Pontianak pada Rabu (21/06) dan Kota Singkawang pada Jumat (23/06).
“Kegiatan ini menjadi upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMK serta pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual.
Senada dengan yang disampaikan Menko Airlangga, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani juga menekankan bahwa dengan mendorong keuangan inklusif maka dapat meningkatkan efektivitas perekonomian, mendukung stabilitas sistem keuangan negara, mengurangi kegiatan lembaga keuangan non-bank, serta mendukung pendalaman pasar keuangan.
“Program Workshop Keuangan Inklusif Karya Ekonomi Kalimantan Barat di Kota Singkawang merupakan bentuk nyata dari salah satu program untuk memajukan UMKM dan individu masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Tim Ahli Franky.
Selain itu, menurut Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, workshop tersebut diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah, di wilayah Kalimantan Barat, peluang akses permodalan dan pembiayaan salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan melalui lembaga keuangan formal, serta peluang kemitraan antara UMK dengan stakehoders keuangan inklusif.
Selanjutnya, Romo Paulinus Surip selaku Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Pontianak juga menyambut baik penyelenggaraan workshop dan upaya Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan tersebut melalui berbagai layanan keuangan formal, serta menekankan perlunya pembiayaan UMKM melalui ekonomi kreatif bagi masyarakat pelaku usaha.
“Saya berharap koordinasi dan sinergi ini tetap terus dipertahankan, diperkuat, diperluas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan keuangan yang inklusif agar dapat membantu pelaku-pelaku UMKM naik kelas (scale up). Semoga kegiatan ini dapat meningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Menko Airlangga.
Sebagai informasi, kegiatan workshop di Kota Pontianak sendiri dihadiri oleh 200 peserta anggota Credit Union Pancur Kasih dan 30 UKM binaan Dinas Koperasi Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan di Kota Singkawang, workshop tersebut dihadiri oleh 50 peserta perwakilan UMK binaan Disperindagkop Singkawang, 100 peserta dari anggota KSP Credit Union Pancur Kasih, serta pelaku UMK di Kota Singkawang.
Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya yakni Penjabat (Pj) Walikota Singkawang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemkot Pontianak, serta pimpinan wilayah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BPD Kalbar, PT Jamkrindo, PT Askrindo, Perum Bulog, KSP CU Pancur Kasih, dan trainer dari Tokopedia.
Sumber : ekon.go.id
