SUARAMANADO – Pengelolaan air bukan sekadar urusan pipa dan semen; ia adalah soal bagaimana sebuah negara hadir di meja makan petani dan di garis depan perbatasan. Itulah pesan kuat yang terpancar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado pada Jumat (19/12).
Di bawah komando Sugeng Harianto, BWS Sulawesi I tidak lagi hanya bicara tentang target teknis, melainkan menyelaraskan gerak dengan visi Asta Cita nasional.
Sebuah peta jalan ambisius telah digelar untuk memastikan tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi Sulawesi Utara.
Fokus pertama yang menjadi sorotan adalah keberlanjutan hidup para petani. Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), BWS Sulawesi I menyasar 128 lokasi strategis.
“Rehabilitasi irigasi adalah urat nadi. Tanpa aliran air yang teratur, mimpi swasembada pangan hanya akan jadi catatan di atas kertas,” tegas Sugeng.
Dengan memperbaiki jaringan irigasi di tingkat akar rumput, pemerintah berupaya memastikan bahwa stabilitas pangan dimulai dari sawah-sawah di pedesaan Sulut.
Bagi warga Manado, nama ‘Tikala’ seringkali identik dengan kecemasan saat awan mendung menggelap.
Menjawab kegelisahan menahun ini, BWS Sulawesi I mengonfirmasi rencana strategis pembangunan bendungan di wilayah tersebut.
Proyek ini diproyeksikan menjadi “benteng” utama yang akan meredam debit air sebelum masuk ke jantung kota.
Tak hanya rencana jangka panjang, kesiagaan jangka pendek pun diperketat. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), tim siaga bencana telah diterjunkan ke titik-titik rawan demi memastikan warga dapat beribadah dan berkumpul dengan keluarga tanpa rasa was-was.
Mungkin bagian paling puitis namun krusial dari strategi ini adalah perhatian pada Pulau Miangas.
Sebagai beranda utara NKRI, pembangunan pengaman pantai di Miangas bukan lagi soal urusan teknik sipil semata.
“Ini adalah soal kedaulatan,” ungkap pihak BWS. Menjaga garis pantai Miangas berarti menjaga martabat wilayah paling utara Indonesia dari ancaman abrasi sekaligus memastikan sumber daya air di perbatasan tetap terlindungi.
Melalui FKP ini, BWS Sulawesi I membuka diri terhadap kritik dan masukan dari LSM serta media. Semangatnya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran negara mengalir menjadi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, dari pusat kota hingga ke bibir samudra.
