SUARAMANADO, Jakarta : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Setyaningrum, pagi ini (Kamis, 05/10), memimpin dan memberikan arahan pada rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Menurut Deputi Woro, Anugerah Parahita Ekapraya (APE), merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.
Selanjutnya, APE untuk melihat seberapa jauh suatu Kementerian/Lembaga atau Daerah sudah melaksanakan PUG yang tujuanya adalah untuk memastikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah benar-benar responsive gender. Di dalam penilaian APE ini terbagi menjadi 4 kategori yaitu, Pratama, Madya, Utama, dan Mentor.
”Di Kemenko PMK saya melihat baru sampai Madya, artinya kita masih punya dua tahap lagi untuk bisa menjadi mentor. Dan seharusnya Kemenko PMK sudah jadi Mentor” Ujar Deputi Woro
Di dalam penilaian APE ini, lanjutnya, ada tujuh prasyarat PUG yang dinilai oleh tim penilai yakni dari sisi komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender dan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan Surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tanggal 15 September 2023 Nomor B-290/Setmen/D.KG.2/KG.05/9/2023, bahwa akan dilaksanakan evaluasi PUG setiap tahun dan untuk mengukur capaian dalam Penyelenggaraan PUG di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Nantinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan melakukan Evaluasi Mandiri melalui pengisian aplikasi secara online. Hasil evaluasi menggambarkan capaian Penyelenggaraan PUG sekaligus acuan pemberian penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2023.
Untuk memastikan bahwa Kemenko PMK sudah gender responsif dapat diukur dari kesenjangan gender yang ada 4 indikator di dalamnya, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup dan pemberdayaan politik.
“Diharapkan dengan mewujudkan kesetaraan gender ini, pada gilirannya turut mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan ekonomi,” ujarnya.
Di akhir paparanya, Deputi Woro mengungkapkan keberhasilan pelaksanaan PUG ditandai dengan adanya pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga.
Hadir dalam rakor tersebut Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Iwan Eka Setiawan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Imam Pasli, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ade Rustama, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Veronica Enda, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Ricky R. Siregar, Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mustikorini Indrijatiningrum, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Imron Rosadi, Inspektorat, Indah Suwarni dan perwakilan dari unit kerja Kemenko PMK.
Sumber : kemenkopmk.go.id
