Polemik Iuran UMKM Kampung Cina: Pelaku Usaha Protes, Pengelola Sebut Sudah Sesuai Kesepakatan

oplus_2

SUARAMANADO – Kawasan kuliner Kampung Cina Calaca mendadak riuh. Bukan karena kunjungan wisatawan, melainkan karena mencuatnya keluhan salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait transparansi pengelolaan iuran.

Ketidakpuasan ini viral setelah Rahmat Manoppo, atau yang akrab disapa Ananta, mengunggah keresahannya melalui akun Facebook pribadinya pada Minggu (11/1/2026). Ia mempertanyakan urgensi dan peruntukan biaya yang ditagihkan kepada para pedagang.

Ananta mengungkapkan bahwa awalnya iuran yang dibebankan sejak Oktober 2025 berada di kisaran Rp500 ribu. Namun, ia mengaku kaget saat memasuki Januari 2026, aturan tersebut dianggap berubah secara sepihak.

​”Sangat disayangkan pengurus di UMKM ini tidak jelas. Uangnya patut dipertanyakan, apakah masuk kas daerah, instansi tertentu, atau rekening pribadi? Karena tidak ada fasilitas penunjang yang terlihat, seperti toilet atau listrik,” tegas Ananta saat dikonfirmasi media.

​Ia merasa kenaikan iuran tersebut tidak sebanding dengan kemajuan fasilitas yang diterima oleh para pelaku usaha di lokasi tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Ronald Kotamyong (Ko Onal), selaku Ketua Kuliner Koenya-Koenya Manado, angkat bicara.

Ia membantah keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menyebut narasi yang viral tersebut adalah fitnah.

​Terkait legalitas, Ko Onal menjelaskan bahwa operasional kuliner di Jalan S. Parman tersebut memiliki payung hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwako) Tahun 2017.

​”Soal fasilitas tidak ada itu fitnah. Bisa cek langsung, tamu dan pengunjung pelaku usaha semua memakai toilet di rumah saya. Bahkan banyak pedagang yang menitipkan barang-barangnya di rumah saya,” jelas Ko Onal.

Ia juga meluruskan soal jumlah pedagang yang disebut mencapai 50 orang. Menurut catatannya, saat ini baru ada sekitar 20-an pelaku usaha yang terdaftar. Mengenai tarif iuran Januari 2026, ia menegaskan bahwa hal tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.

Di sisi lain, beberapa pelaku usaha di lokasi yang sama justru membela kebijakan pengelola. Mereka menilai iuran tersebut wajar mengingat fasilitas yang mereka gunakan bersifat pribadi milik pengelola.

​”Kami tidak membela Ko Onal, tapi faktanya kami memang menitipkan barang, memakai air untuk cuci piring, dan menggunakan toilet di rumahnya. Jadi wajar jika ada iuran, apalagi beliau memang ketua resmi di sini,” ujar pedagang lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *