SUARAMANADO, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia birokrasi melalui penyelenggaraan Workshop Penguatan Kapasitas Komunikasi Kebijakan bertajuk Presenting Policy With Impact: From Analysis to Executive Decision-Making Jumat (19/12/2025).
Pentingnya pembangunan narasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan tidak hanya disampaikan secara faktual, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah dan rasa aman, terutama dalam situasi krisis merupakan agenda utama yang diusung dalam workshop tersebut.
Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi memberikan arahan bahwa worskhop diposisikan tidak sekadar sebagai pelatihan teknis, melainkan sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia birokrasi. Disampaikan pula bahwa tantangan utama birokrasi saat ini bukan pada ketersediaan data dan analisis, melainkan pada kemampuan mengolah dan mengomunikasikannya secara efektif agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat dilanjutkan implementasi program oleh para pihak terkait
Dalam arahannya, Sekretaris Kemenko PMK menekankan peran aparatur sebagai penghubung antara kompleksitas analisis dan kebutuhan pengambilan keputusan. Bahan kebijakan perlu disusun secara jelas, ringkas, dan dilengkapi rekomendasi yang memberikan arah, sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat.
“Bapak dan Ibu semua adalah jembatan antara rumitnya analisis dengan kebutuhan keputusan. Jembatan ini harus kokoh, jelas, dan mudah dilalui, agar keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat,” lanjutnya.
Searah dengan arahan Sesmenko, peserta diberikan pengayaan materi tentang pembangunan kepercayaan dan refleksi peran aparatur dalam komunikasi kebijakan yang difasilitasi oleh Hanna Vanya (Think Policy). Dalam sesi ini, peserta diajak menyelaraskan tujuan individu dan organisasi sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan yang berempati dan relevan.
Lebih lanjut, peserta belajar seni berkomunikasi dalam menyampaikan kebijakan secara efektif yang disampaikan oleh Firdza Radiany, praktisi komunikasi kebijakan. Peserta mendalami pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan narasi kebijakan berbasis bukti.
Pada sesi terakhir, peserta mempelajari negosiasi dan advokasi kebijakan yang berdampak yang dipandu oleh Choky R. Ramadhan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Certified Mediator, dan Advisor di AdvisLab serta Think Policy. Melalui simulasi dan diskusi kelompok, peserta memperkuat kemampuan memetakan kepentingan dan merumuskan solusi bersama.
Penyelenggaraan workshop Kemenko PMK merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK kususnya memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun dan mengomunikasikan kebijakan yang berbasis bukti, empatik, dan berdampak, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta memperkuat peran Kemenko PMK sebagai koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan.
Workshop diikuti oleh 45 peserta yang terdiri atas para Kepala Bagian, pejabat fungsional madya, serta staf penyusun bahan pimpinan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.
Sumber: kemenkopmk.go.id
