SUARAMANADO, Bomut: Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten, di Aula Bapelitbangda, Selasa, (15/4/2025).
Musrenbangkab ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bolmut Sirajudin Lasena yang dihadiri oleh Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Bolmut dan anggota, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, para Asisten, Inspektur Daerah Bolmut, para Pimpinan OPD, Dirut RSUD, pimpinan Perbankan, Tokoh Masyarakat, Pers serta Organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dalam kegiatan berlangsung, Musrenbangkab ini menghimpun segala usulan dari enam Kecamatan, kemudian dalam musrenbangkab dijadikan persiapan dalam rangka Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena mengatakan Musrenbangkab ini akan merumuskan program prioritas, yang akan menjadi dasar pembangunan kedepan sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Dikatakan, kita dihadapkan pada tantangan global yang dinamis, mulai dari ketidakpastian geo politik, perubahan iklim hingga fluktuasi harga komoditas. Maka berbagai kondisi tersebut memerlukan kebijakan strategi dan efisiensi anggaran.
Pemerintah daerah berupaya mengedepankan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak positif pada masyarakat.
Setiap rupiah yang dialokasikan harus digunakan sebaik mungkin, terutama untuk pemenuhan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, dikatakan kondisi daerah kita saat ini kita harus tahu, seperti pertanian, kita harus tahu berapa luas pertanian kita, berapa yang teririgasi, panen berapa ton per hektar, per tahun kita harus tahu, data ini harus tersinergikan.
“Karena data itu jadi input pada saat merumuskan kebijakan, maka dalam forum hari ini saya minta kepada seluruh stakeholder agar berangkat dulu dari data,”urainya.
Disamping itu, Bupati Sirajudin Lasena menyoroti sejumlah tantangan strategis yang dihadapi daerah, mulai dari tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat hingga dampak kebijakan global seperti tarif impor AS sebesar 32 persen yang dinilai sangat mempengaruhi pendapatan negara.
Indeks ketergantungan fiskal kita terhadap dana transfer pusat sangat tinggi. Fiskal kita rendah. Artinya, tanpa transfer dari pusat, kita tidak bisa memastikan pembiayaan belanja daerah. Itu fakta,” ujarnya tegas.
Ia menyebut, model pengelolaan dana transfer pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir mengalami perubahan drastis. Akibatnya, daerah-daerah seperti Bolmut yang belum memiliki kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat menjadi sangat rentan terhadap turbulensi kebijakan nasional.
Lasena juga menekankan pentingnya efisiensi dan pengurangan beban anggaran pada semua sektor.
Ia meminta pimpinan OPD untuk mulai mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang bisa dikurangi, dari sebelumnya menyerap 20 persen anggaran menjadi 10 persen saja.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh stakeholder untuk tidak hanya bergantung pada APBD dalam membangun daerah.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi, koordinasi, dan terobosan, termasuk membangun komunikasi langsung dengan kementerian.
Sementara itu, dalam laporan panitia penyelenggara Musrenbangkab Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Abdul Jalil Pandialang, ST,, disampaikan tujuan dalam musrenbangkab adalah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi masukan kesepakatan antar pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan pembangunan daerah.
Dalam laporan terdapat usulan musrenbangkab berjumlah 2815 usulan, dan lima usulan dinyatakan ditolak pada pelaksanaan desk karena tidak sesuai dengan Renja SKPD, usulan aspirasi ke Provinsi berjumlah 446 usulan sudah terinput di SIPD RI, dan nantinya akan dibahas pada Desk Musrenbang Provinsi yang pelaksanaanya besok 16/4/2025 sesuai undangan dari Provinsi Sulawesi utara.
Sumber: bomutkab.go.id
