SUARAMANADO, Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah, melalui BNPB dan lintas kementerian, senantiasa hadir dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Lilik saat memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, bersama Kepala BNPB dan Gubernur NTT, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Gubernur NTT, pada Rabu (22/5/2025).
Lilik menekankan pentingnya memastikan masyarakat terdampak dapat kembali hidup dalam kondisi yang lebih baik, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi kesejahteraan dan sosial.
“Kita harus pastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dari sisi kesejahteraan dan sosial,” ujarnya.
Salah satu isu utama dalam penanganan pascaerupsi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Lilik mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bank tanah sebagai solusi jangka panjang guna mendukung relokasi dari Kawasan Rawan Bencana (KRB).
“Bank tanah harus segera disiapkan sebagai langkah antisipatif. Supaya saat bencana terjadi, kita tidak terhambat oleh persoalan lahan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum yang jelas untuk mendukung relokasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman dan layak huni, serta memastikan tidak ada masyarakat yang kembali bermukim di KRB Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Selain aspek fisik dan infrastruktur, rapat juga membahas isu sosial, termasuk potensi konflik di wilayah Adonara yang harus segera ditangani agar tidak menghambat proses pemulihan. Untuk mendukung pelaksanaan secara terpadu, disepakati pentingnya pembentukan forum pemulihan pascabencana sebagai wadah koordinasi nasional untuk menyelaraskan program serta memantau progres pemulihan secara berkala.
Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, perwakilan kementerian/lembaga seperti Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PUPKP, Kementerian ATR/BPN, Badan Geologi Kementerian ESDM, serta unsur TNI, Polri, dan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.
Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berkomitmen mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan sejahtera pascabencana.
Sumber: kemenkopmk.go.id
