SUARAMANADO, Jakarta: Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, khususnya di sektor informal. Hal ini dibahas dalam kegiatan Simposium Integrasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sektor Informal Digital, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Simposium dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ojat Darojat. Ia menekankan pentingnya memahami lebih dalam dinamika SDM digital informal yang kian prospektif.
Ojat meyakini, ke depan peluang di sektor digital informal akan semakin terbuka. Dengan pemanfaatan teknologi digital, para pelaku ekonomi informal mampu meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan berinovasi.
“Momentum simposium ini penting untuk merumuskan langkah-langkah implementatif agar sektor ini menjadi soko guru ekonomi ke depan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam arahannya menyoroti pentingnya penguatan SDM digital sebagai kunci menghadapi tantangan kesenjangan keterampilan. Menurutnya, meskipun ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dan telah menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi kesenjangan talenta digital.
“Ini kondisi paradoks. Ekonomi digital tumbuh tinggi, tapi kesenjangan keterampilan bisa menjadi penghambat. Kita harus melakukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan lima langkah strategis yang perlu dikawal bersama, yakni: transformasi sistem pendidikan digital, percepatan pembangunan platform talenta digital nasional, penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan digital, kolaborasi multipihak, serta penguatan tata kelola untuk keberlanjutan jangka panjang.
“Transformasi digital ini butuh perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus menjadi fasilitator, sementara industri dan akademisi menjadi mitra strategis untuk investasi masa depan,” ujarnya.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie turut menyoroti pentingnya kecakapan dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI) secara cerdas dan bijak bagi pelaku ekonomi digital informal. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam merancang kurikulum dan menyiapkan SDM yang mampu menggunakan serta mengevaluasi AI secara tepat, termasuk untuk keperluan pemasaran digital.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan erat antara perguruan tinggi dan industri dalam merancang kurikulum berbasis AI dan kebutuhan pasar kerja, serta membuka akses bagi pelaku ekonomi digital informal melalui skema mikrokredensial.
“Pemerintah harus menjembatani industri dan perguruan tinggi agar bisa merancang program vokasi berbasis kebutuhan industri. Kampus komunitas dapat menjadi jembatan untuk mengubah keterampilan informal menjadi pengakuan formal melalui pendidikan tinggi,” ujarnya.
Simposium ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenparekraf, lembaga riset seperti Celios, CSIS, dan SMERU, serta pelaku industri dari Grab dan LinkedIn. Para peserta dari kalangan birokrasi, akademisi, dan pelaku industri mengikuti kegiatan ini secara antusias dan aktif berpartisipasi dalam sesi Collaborative Working Group untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan SDM dan sektor digital informal yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: kemenkopmk.go.id
