Partai Republik Blokir RUU Anggaran, Pemerintah AS Dibayangi Penghentian Sebagian Operasi

SUARAMANADO, Washington DC : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy pada Kamis (21/9) berupaya memulai kembali perdebatan tentang anggaran yang sempat gagal, ketika Partai Republik untuk ketiga kalinya memblokir pemungutan suara prosedural untuk anggaran pertahanan. Hal ini meningkatkan risiko penghentian sebagian operasi pemerintah dalam kemungkinan akan terjadi dalam sepuluh hari ke depan.

DPR memberikan suara 216 banding 212 untuk tidak memulai perdebatan tentang RUU alokasi pertahanan bernilai $886 miliar di tengah munculnya tentangan dari sekelompok kecil anggota Partai Republik garis keras yang konservatif.

Ini merupakan kemunduran bagi McCarthy yang partainya menguasai mayoritas dengan 221 banding 212 untuk faksi Demokrat. McCarthy pada Kamis pagi sempat melangsungkan pertemuan selama dua setengah jam untuk mencari titik temu agar RUU anggaran yang baru dapat diloloskan dan mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah – atau yang akrab dikenal sebagai government shutdown untuk keempat kali dalam sepuluh tahun terakhir.

Ketika pemungutan suara pada Rabu (20/9) gagal, McCarthy mengatakan kepada para wartawan bahwa ia akan menerapkan “strategi yang sama seperti yang saya lakukan sejak Januari, yaitu terus bekerja, jangan pernah menyerah.”

Ancaman Shutdown Mulai 1 Oktober

Badan-badan pemerintah federal akan mulai menghentikan operasi mereka pada 1 Oktober mendatang kecuali jika Kongres meloloskan resolusi berkelanjutan jangka pendek yang dikenal sebagai continuous resolution atau CR. Continuous Resolution adalah RUU anggaran setahun penuh.

Sejauh ini anggota-anggota DPR dari Partai Republik gagal bersatu dalam kedua kemungkinan itu. Ide-ide yang mereka sampaikan hanya didukung oleh Partai Republik sehingga kecil kemungkinan akan mendapat dukungan di Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat dan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schummer mengatakan “alih-alih mengurangi kemungkinan penutupan, McCarthy malah meningkatkannya dengan membuang-buang waktu pada proposal ekstremis yang tidak bisa menjadi undang-undang di Senat.”

Masalah Kepercayaan

RUU itu dijadwalkan untuk diputuskan dalam pemungutan suara selama lima menit, tetapi Partai Republik membiarkan proses itu berlangsung selama lebih dari 30 menit dengan harapan mendapat suara tambahan.

Anggota DPR dari Partai Republik Keith Self, yang menyetujui RUU itu, mengatakan kegagalan mosi itu menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan McCarthy.

“Ini masalah kepercayaan,” ujar Seith kepada para wartawan, tetapi menolak mengelaborasinya lebih jauh.

Ditanya bagaimana suasana di ruangan itu saat pemungutan suara, ia menjawab singkat “emosi memuncak.”

CR Satu-satunya Pilihan

Associate Professor di Collegeof Arts and Letter, yang juga Direktur Diplomacy Lab di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, Lindsey Cormack, tidak ada jalan lain selain meloloskan continuous resolution karena tenggatnya sudah hampir habis.

Ada hal yang berbeda dalam proses pengalokasian anggaran kali ini, kata Lindsey, yaitu anggota DPR dari Partai Republik harus membuat peraturan untuk membuat prosedur agar semua RUU ini dapat diperdebatkan.

Menurutnya, para pemimpin ingin menyelesaikan peraturan itu selama musim panas. Namun, pada Juli, sayap kanan Partai Republik tidak mengizinkan mereka melakukannya.

“Ketika mereka kembali pada Agustus dan September, mereka kembali mencoba menyelesaikan pemungutan suara prosedural ini sehingga mereka dapat melakukan perdebatan tentang RUU alokasi yang sebenarnya. Lagi-lagi, hal itu tidak mungkin dilakukan,” kata Lindsey.

“Jadi saat ini, waktu hampir habis untuk melakukan hal ini dalam urutan yang normal, dan satu-satunya harapan adalah meloloskan CR sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk benar-benar melakukan pekerjaan meloloskan anggaran dan rancangan undang-undang alokasi ini.”

Imbauan Trump

Donald Trump, kandidat unggulan untuk dinominasikan oleh Partai Republik sebagai calon presiden partai itu dalam pilpres 2024, ikut mengusik McCarthy. Dia menyerukan penghentian seluruh operasi pemerintah, yang terjadi tiga kali saat ia memimpin antara 2017-2021.

“Partai Republik di Kongres dapat dan seharusnya tidak mendanai semua aspek Pemerintahan Joe Biden yang menolak untuk menutup Perbatasan, dan memperlakukan separuh Negara sebagai Musuh Negara,” kata mantan presiden tersebut di platform Truth Social.

Trump sedang menunggu empat persidangan pidana, termasuk dua yang diajukan oleh jaksa federal atas beberapa tuduhan, termasuk upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pilpres tahun 2020. Dengan tanpa bukti apapun Trump mengklaim keempat tuntutan tersebut bermotif politik.

Wall Street Response Potensi Shutdown

Ketidakpastian politik telah mulai menarik perhatian Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Fitch mengutip negosiasi berulang kali yang dinilai mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya ketika Fitch menurunkan peringkat utang AS dari peringkat tertinggi AAA menjadi AA+ pada awal tahun ini.

“Ketidakpastian ini menyedihkan bagi negara ini. Mereka (anggota-anggota Partai Republik.red) telah menghentikan kemampuan kita untuk menanggapi kebutuhan rakyat Amerika,” ujar anggota DPR dari Partai Demokrat yang duduk di panel anggaran, Rosa DeLauro. Ditambahkannya, “

BMO Family Office Chief Investment Officer Carol Schleif mengatakan kemungkinan terjadinya government shutdown ini dapat memicu lonjakan volatilitas ke pasar Amerika dalam waktu dekat ini.”

Hal ini, tambahnya, akan memicu perubahan indikator ekonomi dalam jangka pendek yang akan menyulitkan bank sentral mengukur tingkat kesehatan ekonomi Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan mendatang.

“Ada pemogokan kerja di Detroit. Dan kini ada potensi penghentian sebagian operasi pemerintah atau government shutdown. Kombinasi kedua hal itu menghasilkan data yang sangat buruk. Akan muncul kekhawatiran di pasar soal apakah bank sentral memiliki data yang cukup jernih untuk benar-benar mengambil keputusan terbaik dalam pertemuan November nanti?” Schleif.

RUU anggaran yang diusulkan Partai Republik telah bertentangan dengan sekelompok kecil anggota konservatif garis keras partai itu, yang menginginkan jaminan bahwa alokasi fiskal 2024 tidak akan melebihi pagu anggaran 2022 sebesar $1,47 triliun, lebih rendah $120 miliar dari yang disetujui McCarthy dan Biden pada Mei.

Sebuah kelompok bipartisan yang terdiri dari 64 anggota parlemen yang dikenal sebagai Problem Solvers Caucus mengusulkan sebuah langkah yang akan mendanai pemerintah hingga 11 Januari, meskipun tanpa dukungan McCarthy. Belum jelas bagaimana arah usul itu.

Menurut dua sumber yang dihubungi Reuters, McCarthy telah mengusulkan CR selama 30 hari untuk memangkas pengeluaran ke tingkat pada tahun 2022. CR itu akan mencakup sebuah komisi untuk menangani utang federal dan pembatasan konservatif pada imigrasi dan perbatasan.

Proposal yang diajukan McCarthy juga akan menetapkan batas atas untuk pengeluaran fiskal tahun 2024 setahun penuh di bawah $1,53 triliun, kata sumber-sumber tersebut. Jumlah itu masih lebih rendah $60 miliar dibanding yang disepakatinya dengan Biden bulan Mei lalu.

Belum jelas berapa banyak dukungan yang akan diperoleh untuk CR ini, atau besarnya pagu anggaran 2024 dari Partai Republik.

Sumber : voaindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *