SUARAMANADO, Washington DC : Pada hari ketika Presiden Joe Biden menandatangani paket bantuan masa perang senilai $26 miliar untuk Israel, sebuah panel tidak resmi yang terdiri dari akademisi Amerika dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri menyerukan penangguhan transfer senjata AS ke Israel, dan menuduh Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) melakukan “pola sistematis.” kejahatan perang.”
Dalam laporan yang dirilis pada hari Rabu (24/4), Satuan Tugas Independen untuk Penerapan Memorandum Keamanan Nasional-20 (National Security Memorandum-20/NSM-20) meragukan jaminan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel menggunakan senjata Amerika dengan sepenuhnya mematuhi hukum AS dan internasional. Jaminan tersebut diamanatkan oleh memo NSM-20 yang dikeluarkan oleh Biden pada bulan Februari.
Kelompok sukarelawan tersebut, yang termasuk para kritikus vokal terhadap perilaku perang Israel, mengatakan bahwa mereka telah meninjau ribuan laporan insiden, termasuk serangan udara IDF di kamp pengungsi Al Maghazi dan kamp pengungsi Jabalia yang masing-masing menewaskan 68 dan 39 orang. Serangan IDF terhadap sebuah gedung apartemen di Gaza Tengah yang menewaskan sedikitnya 106 warga sipil, termasuk 54 anak juga disebutkan.
Dalam banyak kasus tersebut, kelompok-kelompok hak asasi manusia tidak menemukan bukti adanya sasaran militer di sekitar lokasi serangan pada saat serangan terjadi, dan tidak ada peringatan terlebih dahulu dari pihak berwenang Israel.
Kesimpulannya, kelompok tersebut mengatakan bahwa IDF telah melanggar hukum kemanusiaan, termasuk menggunakan senjata AS dalam serangan yang melanggar hukum dan membatasi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza.
Gugus tugas ini diketuai oleh Noura Erakat, seorang profesor hukum internasional di Universitas Rutgers dan seorang aktivis Palestina-Amerika, dan Josh Paul, yang merupakan direktur badan Departemen Luar Negeri yang menangani transfer senjata hingga ia mengundurkan diri Oktober lalu sebagai protes atas “berlanjutnya bantuan mematikan kepada Israel.” Keduanya sebelumnya mengkritik tindakan Israel dalam perang di Gaza dan dukungan Biden terhadap Israel.
“Kombinasi ketergantungan pada senjata AS dan teknologi AI untuk tujuan menghasilkan target dengan sedikit pengawasan manusia, serta aturan keterlibatan yang lebih longgar, telah menciptakan konteks pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Erakat. “Amerika Serikat berperan penting dalam krisis yang terjadi di antara lembaga-lembaga hukum internasional dan mekanisme-mekanisme yang dibentuk secara tepat untuk mencegah dampak-dampak tersebut.”
Anggota gugus tugas yang beranggotakan enam orang ini termasuk akademisi dan mantan pejabat pemerintah. Di antara mereka adalah Adil Haque, profesor hukum dan etika konflik bersenjata di Fakultas Hukum Universitas Rutgers, Charles O. Blaha, mantan direktur Kantor Keamanan dan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri, Wes J. Bryant, pensiunan Sersan Kepala Angkatan Udara AS, dan Luigi Daniele, profesor hukum internasional di Sekolah Hukum Nottingham.
Di bawah NSM-20, Biden mengarahkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan untuk melaporkan kepada Kongres dalam waktu 90 hari mengenai apakah mitra AS yang menerima senjata Amerika telah mematuhi hukum internasional dan AS.
Kepatuhan itu juga termasuk pada Undang-Undang Leahy, dua ketentuan legislatif yang diambil dari nama Senator Patrick Leahy yang mengamanatkan AS untuk menghentikan bantuan kepada unit militer atau penegak hukum asing jika AS menemukan adanya bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Israel memberikan jaminan kepatuhan pada NSM-20 pada bulan Maret, dan Departemen Luar Negeri memiliki waktu hingga 8 Mei untuk melaporkan kepada Kongres apakah mereka menganggap jaminan Israel tersebut dapat dipercaya.
Gugus tugas tersebut mengatakan bahwa laporan mereka dimaksudkan untuk menginformasikan pelaporan pemerintah kepada kongres. Mereka mengatakan telah menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah pada 18 April sebelum merilisnya ke publik pada hari Rabu (24/4).
NSM-20 hanya berfokus pada senjata AS yang didanai oleh alokasi kongres. “Tetapi bahkan dalam parameter sempit tersebut, buktinya jelas: pembayar pajak AS mendanai pola sistematis kejahatan perang yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel,” kata Paul.
Menentukan apakah suatu negara menggunakan senjata Amerika secara sah bisa jadi “cukup rumit,” kata Sarah Harrison, analis senior untuk Program AS di International Crisis Group.
“Pemerintah AS tidak melacak peralatan dengan cara seperti itu,” katanya kepada VOA. Namun, tambahnya, ada bukti kuat bagi pemerintah untuk menilai dan bersikap “sangat kritis” terhadap tindakan Israel sebelum dan sejak pemerintahan Netanyahu memberikan jaminannya.
Dua puluh enam anggota DPR dari Partai Demokrat, partainya Biden sendiri, mengirim surat kepada para pejabat tinggi pemerintahan pada awal tahun ini bulan, mempertanyakan penerimaan mereka atas pernyataan kepatuhan Israel pada undang-undang AS.
Pembatasan pada IDF
Departemen Luar Negeri AS juga akan merilis temuan investigasi mengenai apakah akan membatasi bantuan kepada unit militer Israel yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, sebagian besar sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
Jika pembatasan itu diumumkan, maka itu akan merupakan pertama kalinya AS melarang bantuan kepada militer Israel. Para pejabat AS menolak untuk mengidentifikasi unit-unit tersebut, namun media Israel mengatakan bahwa unit tersebut termasuk Netzah Yehuda, sebuah unit militer yang sebagian besar terdiri dari tentara Israel ultra-Ortodoks yang beroperasi terutama di Tepi Barat sebelum dipindahkan ke perbatasan utara pada tahun 2022.
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pengumuman temuan tersebut diharapkan selesai “dalam beberapa hari mendatang.”
Blinken menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Laporan tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Laporan tersebut, yang dirilis pada hari Senin, mengutip beberapa laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Israel, Tepi Barat dan Gaza pada tahun 2023 oleh IDF, Hamas dan Otoritas Palestina, sebelum dan sesudah tanggal 7 Oktober.
Netanyahu dan ketua oposisi Israel, Benny Gantz, memprotes potensi rencana AS untuk membatasi bantuan dalam pembicaraan telepon hari Minggu dengan Blinken, kata kantor mereka.
Ini akan menjadi “puncak absurditas dan kemerosotan moral,” pada saat pasukan Israel memerangi Hamas, kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial. Dia berjanji untuk “bertindak dengan segala cara” melawan pembatasan apa pun.
Dalam sebuah pernyataan, kantor Gantz meyatakan dia mengatakan kepada Blinken bahwa pengumuman tersebut “akan merugikan legitimasi internasional Israel selama masa perang.”
Membatasi bantuan AS akan menjadi “penting secara simbolis,” kata Harrison, karena hal ini mencerminkan perubahan dalam hubungan antara kedua negara dan “cara Israel mendapat perlakuan khusus berdasarkan hukum dan kebijakan.”
Namun, pembatasan itu tidak akan berdampak di medan perang. Meskipun unit-unit tersebut akan dilarang menerima bantuan AS, Israel dapat membeli senjata Amerika dengan menggunakan dananya sendiri dan memberikannya kepada unit-unit tersebut dan tetap mematuhi undang-undang Leahy, tambah Harrison.
Bantuan dengan syarat
Menyusul serangan mematikan Israel pada 1 April terhadap konvoi yang dioperasikan oleh kelompok bantuan pangan internasional World Central Kitchen, Biden memperingatkan Netanyahu bahwa dia akan mengubah kebijakan kecuali Israel menyesuaikan perilaku perangnya. Peringatan tersebut dipahami secara luas ketika Biden menyarankan dia akan memberikan bantuan kepada Israel.
Israel sejak itu mengambil langkah-langkah untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, dan ancaman pembatasan bantuan tampaknya telah mereda. Dalam sebuah tajuk di harian The Wall Street Journal awal bulan ini, Biden berpendapat bahwa pertahanan Israel harus “tetap tersedia dan siap sepenuhnya.”
“Israel adalah mitra terkuat kita di Timur Tengah; tidak terpikirkan bahwa kita akan berdiam diri jika pertahanannya melemah dan Iran mampu melakukan penghancuran yang diinginkannya,” katanya, mengacu pada ratusan serangan drone dan rudal yang dilancarkan oleh Israel. Teheran terhadap Israel pada 13 April. Iran mengatakan serangan itu merupakan tanggapan atas pemboman Israel sebelumnya terhadap satu bagian di kedutaan besarnya di Damaskus.
Sebagian besar anggota Partai Demokrat mendukung pendanaan untuk sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, Iron Beam dan David’s Sling yang melindungi langit Israel dari rudal, roket, dan drone. Namun sebagian pihak khawatir mengenai pendanaan untuk jenis senjata yang telah membunuh warga sipil di Gaza. Selama berbulan-bulan mereka telah meminta Biden untuk membatasi bantuan militer untuk senjata semacam itu.
Namun persenjataan pertahanan saja tidak cukup, kata Richard Goldberg, penasihat senior di Foundation for Defense of Democracies.
“Setiap demokrasi membutuhkan aksi ofensif,” katanya kepada VOA. “Tidak boleh ada negara demokrasi yang dipaksa untuk duduk seperti kura-kura di dalam cangkangnya, menerima serangan ratusan rudal balistik dan berdoa kepada Tuhan bahwa Anda akan menghadang semuanya karena sistem pertahanan.”
Israel adalah penerima bantuan AS terbesar, hampir $4 miliar per tahun, sebagian besar dalam bentuk bantuan militer.
Selasa malam, Senat mengesahkan paket bantuan tambahan senilai $26 miliar untuk Israel, bagian dari serangkaian undang-undang yang juga memberikan bantuan senilai $61 miliar untuk Ukraina dan lebih dari $8 miliar untuk keamanan AS di Indo-Pasifik.
Sumber : voaindonesia.com
