SUARAMANADO, New York: Melanjutkan rangkaian kegiatan kenegaraan usai pembukaan Sidang Commission on the Status of Women ke-69 (CSW69), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Stephanie Copus Campbell di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Senin (10/3). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPPA mendiskusikan isu-isu kesetaraan gender, termasuk isu gender dan perubahan iklim.
“Indonesia sebagai negara kepulauan di kawasan Ring of Fire menghadapi dampak besar dari perubahan iklim yang mempengaruhi lingkungan tempat perempuan dan anak tumbuh. Namun di kondisi bencana, peran perempuan masih sering terabaikan akibat budaya dan status sosial yang membatasi akses mereka, termasuk dalam kebijakan perubahan iklim. Oleh karena itu, kami telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) pada 28 Maret 2024 untuk memastikan kebijakan iklim yang lebih inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA pun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Australia dalam mengeluarkan peraturan pembatasan umur dalam penggunaan media sosial, yang juga sedang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Ruang Bersama Indonesia (RBI) muncul sebagai salah satu solusi dalam pembatasan akses penggunaan gawai pada anak dengan menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal agar terbentuk karakter anak Indonesia yang lebih tangguh.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan mengenai program prioritas Kemen PPPA dalam mendukung 8 (delapan) misi pencapaian Indonesia Emas 2025 atau yang disebut dengan Asta Cita, yaitu pengembangan RBI, perluasan fungsi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan 1 (satu) data gender perempuan dan anak berbasis desa.
“Atas nama Pemerintah Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dan berkelanjutan dari Pemerintah Australia melalui berbagai program dan kegiatan. Kami mengusulkan kolaborasi dan kemitraan yang lebih intensif lagi dengan Pemerintah Australia dalam mendukung program-program prioritas kami, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak di Indonesia maupun Australia,” tutur Menteri PPPA.
Usai berdiskusi dengan Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Menteri PPPA melanjutkan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia (KPWKM), Datuk Dr. Maziah binti Che Yusoff. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta membahas isu perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menteri PPPA dan Sekretaris Jenderal KPWKM pun memanfaatkan pertemuan bilateral tersebut untuk saling berbagi praktik baik dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menteri PPPA juga menekankan pentingnya sinergi antara kedua negara dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.
“Kami percaya bahwa kerja sama lintas negara akan semakin memperkuat upaya kita dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Semoga diskusi ini dapat menjadi langkah awal bagi kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, termasuk dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” tutup Menteri PPPA.
Sumber: kemenpppa.go.id
