SUARAMANADO, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatra harus dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Lanjutan Percepatan Penanganan Bencana Sumatra di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
Menko PMK menyampaikan bahwa arahan Presiden RI telah sangat jelas, yakni memastikan penyelamatan masyarakat dilakukan secepat dan seefektif mungkin pada masa tanggap darurat, sekaligus menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara optimal. Menurutnya, setiap kendala yang muncul di lapangan harus segera dibahas dan diselesaikan, bukan menjadi alasan untuk menunda penanganan.
“Kita harus menyelamatkan masyarakat semaksimal mungkin di tanggap darurat ini, secepatnya dan seefektif mungkin. Kalau ada kendala, yang kita bahas adalah solusinya, bukan menunda pemecahan masalah,” tegas Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti semula, melainkan harus membangun wilayah dan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Prinsip Build Back Better menjadi kunci dalam seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Poinnya adalah ‘Build Back Better’, membangun jauh lebih baik. Ini berat, ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan secara cepat,” ujarnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya mencakup pembangunan kembali rumah warga, jalan, dan jembatan yang rusak, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mendorong percepatan langkah-langkah konkret, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan hunian secepat mungkin, hingga pembangunan jalan alternatif guna mencegah isolasi total yang berkepanjangan.
Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung kebencanaan juga menjadi perhatian, seperti perpanjangan landasan bandara di wilayah tertentu atau optimalisasi lapangan olahraga yang dapat difungsikan sebagai lokasi drop off logistik sekaligus pendaratan helikopter.
Dalam konteks tata kelola, Menko PMK menegaskan bahwa regulasi menjadi kunci percepatan penanganan bencana, mengingat penanganan bencana di Sumatra ditangani sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan anggaran APBN. Oleh karena itu, birokrasi harus lebih ringkas, adaptif, dan responsif, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Kita harus tetap akuntabel, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Tetapi birokrasi dalam penanganan bencana harus lebih ringkas dan pendek. Channel normal tidak bisa digunakan. Kita harus menyiapkan channel kebencanaan,” tegasnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa channel kebencanaan tersebut mencakup mekanisme pengambilan keputusan, prosedur birokrasi, serta alokasi anggaran khusus kebencanaan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran. Langkah ini diperlukan agar pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan.
Ia juga meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk secara terbuka mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk hambatan regulasi dan koordinasi, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Sebagai informasi, workshop ini bertujuan mempercepat penanganan isu-isu strategis dalam tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak. Workshop difokuskan pada tiga kluster utama, yaitu kluster hukum dan tata kelola, kluster interoperabilitas dan integrasi data, serta kluster komunikasi krisis yang menitikberatkan pada life saving communication.
Menko PMK berharap hasil workshop dapat dirumuskan menjadi rencana aksi konkret yang segera ditindaklanjuti oleh setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, serta difinalkan dalam Rapat Tingkat Menteri sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait penanganan bencana di Sumatra, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sumber: kemenkopmk.go.id
