SUARAMANADO, Pekanbaru : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas. Hal itu disampaikannya dalam Dialog Penanganan Stunting Bersama Warga Kelurahan Wonorejo, di Balai Penyuluhan KB Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, pada Jumat, (19/5/2023).
“Jadi siapapun Presidennya, Gubernurnya, Walikotanya, Camatnya, Lurahnya, penanganan stunting ini harus menjadi program berkelanjutan dan seumur hidup. Selama Indonesia masih merdeka maka stunting ini harus diperangi betul,” ujar Muhadjir.
Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur Riau Syamsuar, Sekda Pekanbaru Indra Nomi Nasution, Ketua TPP PKK Rilla Muflihun, Kadinsos Pekanbaru, Kadinkes Pekanbaru, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat Kecamatan Marpoyan Damai, Lurah Kelurahan Wonorejo, dan para penggerak PKK, jajaran pendamping keluarga, dan para ibu dengan anak rentan stunting.
Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.
“Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, alam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita,” ungkapnya.
Berdasarkan data SSGI 2022, Prevalensi Stunting Provinsi Riau sebesar 17 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 1.782 balita. Kemudian, menurut SSGI 2022, prevalensi stunting Kota Pekanbaru sebesar 16,8 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 12.166 balita. Prevalensi stunting Pekanbaru dan Riau sendiri sudah di bawah rata-rata nasional.
Muhadjir menegaskan, intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena menurutnya, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.
Dalam hal ini, dia meminta supaya intervensi penanganan stunting dilakukan berbarengan, seperti intervensi kesehatan dan gizi untuk ibu dan bayi rentan stunting dan juga intervensi bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan maksimal.
“Penanganan stunting, rumah tangga miskin, itu harus ditangani secara terintegrasi. Tidak boleh terjadi lagi kelurahan di Kota Pekanbaru ini ada keluarga yang stunting dan tidak mendapatkan bantuan sosial,” ucapnya.
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, target penanganan stunting yang ingin dicapai di bawah 14 persen, di bawah target nasional. Dia mengatakan, pihaknya membutuhkan kerja sama antara pendamping, bidan, PKK, lurah, camat bisa menuntaskan mengurangi angka stunting di Pekanbaru*
“Target kami 12 persen. Maksimal sesuai target pemerintah. Mudah-mudahan tercapai,” ujar gubernur.
Sekda Kota Pekanbaru Indra Nomi Nasution menyampaikan, intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemprov Pekanbaru adalah dengan mengadakan program bapak asuh stunting dari Forkopimda, Walikota, PKK, dharmawanita dan termasuk program CSR dari perusahaan yang ada di Pekanbaru.
Dari Pemprov Pekanbaru, juga sudah melakukan program pemenuhan gizi tambahan untuk ibu hamil dan anak rentan stunting, seperti tambahan susu, telur, beras, bahan pokok dan lainnya yang dibagikan setiap bulan. Selain itu juga ada bantuan dari Baznas yang diberikan pada keluarga rentan stunting dan miskin.
“Kami sangat komit pada komando gubernur dan walikota. Untuk mencapai target penurunan stunting di tahun ini di bawah 14 persen,” ucap Sekda Pekanbaru.
Dalam dialog, para ibu dengan anak rentan stunting di Kota Pekanbaru, Menko Muhadjir menanyakan perihal penanganan dan intervensi yang telah didapat para ibu. Didapatkan, para ibu dengan anak rentan stunting telah menerima bantuan intervensi gizi, pendampingan dari pendamping KB, dan juga mendapatkan intervensi pemenuhan gizi.
Namun juga, keluhan dari para ibu, mereka sebagian masih belum masuk dalam penerima PKH dan belum menerima bantuan sosial. Menko PMK meminta supaya pihak kelurahan, kecamatan, dan dinas sosial untuk mendata para ibu-ibu dengan anak rentan stunting supaya bisa mendapatkan bantuan PKH.
“Bantuan PKH yang belum terima supaya didata betul-betul, dikirimkan ke Kemenko PMK untukdimasukkan ke DTKS dan P3KE supaya bisa diintervensi. Sementara bisa dari anggaran bansos kota atau dari provinsi atau dana kelurahan atau dana CSR,” ucap Muhadjir.
Menko PMK memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru dalam menangani stunting. Menurutnya, Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau telah menangani stunting dengan sangat baik.
“Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru secara umum ini sudah sangat bagus. Sekarang sekitar 17 persen. Sudah di bawah rata-rata nasional. Tinggal memenuhi target gubernur dibawah 14 persen,” ucapnya.
“Masa depan Provinsi Riau itu akan ditentukan oleh anak-anak Riau sendiri. Kalau anak-anak tidak stunting, itu nanti anaknya cerdas, gagah, cantik itulah masa depannya Riau. Karena 2045 ini nanti anak-anak ini yang akan menentukan,” ujar Menko Muhadjir.
Di akhir kegiatan, Menko PMK bersama Gubernur Riau juga berkesempatan berinteraksi dengan para warga Kelurahan Wonorejo dan menyerahkan bantuan sosial dan bantuan pemenuhan gizi pada para ibu dengan bayi rentan stunting.
Sumber : kemenkopmk.go.id
