SUARAMANADO, Sidoarjo : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu, (21/5/2023). Dalam kunjungannya Menko PMK berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung permasalahan dan progres penanganan kemiskinan esktrem dan penurunan stunting disana.
Dalam kesempatan itu, turut hadir, Staf Ahli Bidang SDGS Kemenko PMK Agus Suprapto, Staf Khusus Kementerian Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM Venture Capital Rahfie Syaefulshaaf, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wil. Jatim Hadi Purnomo, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo Heri Susanto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Misbah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Feni Apridawati, Camat, Lurah se-Kabupaten Sidoarjo, Bidan, Kader, Pendamping PKH, Pendamping PNM, dan perwakilan masyarakat
Berdasarkan laporan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto tahun 2022 presentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen. Sementara berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang.
Menurut Andjar, dari data tersebut masih ada terdapat 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. “Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo,” Kata Andjar.
Menurut Andjar, program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo antara lain bantuan untuk siswa dan mahasiswa keluarga miskin, bantuan rehabilitasi sanitasi & rumah tidak layak huni, bantuan makanan gratis bagi lansia & disabilitas berat, bantuan pangan non tunai, dan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Intinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan sebagai program prioritas Pemerintah Pusat,” ungkap Andjar.
Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu 0% kemiskinan ekstrem dan 14% prevalensi stunting pada 2024. “Alhamdulillah tadi saya dengar laporan pak sekda dan lihat proses penimbangan & pengukuran tinggi badan balita dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik,” ungkap Muhadjir.
Berdasarkan data prevelensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau meningkat 1,3 persen dibanding 2021.
Menko Muhadjir meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan oleh semua puskesmas dan posyandu di Kabupaten Sidoarjo.
Muhadjir mengatakan Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat tersebut. Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG & Antropometri, Muhadjir meminta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat tidak hanya bagi bayi stunting namun juga untuk yang tidak stunting. Terakhir, Muhadjir juga meminta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit.
Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.
“Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita,” ungkapnya.
Muhadjir mengatakan intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena menurutnya, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.
Dalam kunjungannya, Muhadjir menyaksikan kegiatan penimbangan balita yang dijadikan salah satu tema Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH. Perpaduan kerja pendamping PKH-Kementerian Sosial dan bidan desa adalah praktik baik keterpaduan penanganan kemiskinan dan stunting. Kolaborasi lintas Bidang akan mempercepat penghapusan miskin eksterm maupun penurunan stunting.
Terakhir Muhadjir meminta kepala desa untuk mengalokasikan dana desa dalam hal pemenuhan makan bergizi bagi ibu hamil serta menekankan khusus penanganan kemiskinan ekstrem individu yang berada di desil 1 bisa diberikan bantuan lebih dari satu sejenis bantuan sosial baik dari APBD, CSR, atau dana desa.
Saat berdialog dengan masyarakat Kelurahan Sidoklumpuk, Muhadjir mendapati masih ada warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Muhadjir langsung meminta warga yang belum terdaftar langsung didata dan dimasukan BPJS Kesehatan. Diakhir dialog, Menko PMK menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga Kelurahan Sidoklumpuk.
Meninjau Stand Usaha Anggota Kelompok PNM Mekaar dan Anggota PKH
Selain berdialog dengan masyarakat, Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi juga meninjau stand usaha anggota Kelompok PNM Mekaar dan anggota PKH yang ada di Balai Kelurahan Sidoklumpuk. Berbagai hasil produk usaha seperti makanan ringan, minuman, dan kerajinan tangan anggota PNM dan PKH digelar. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada 2015.
Sinergi antara program PNM Mekaar dan PKH merupakan contoh implementasi keterpaduan dua strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu antara strategi penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat mengakselerasi percepatan kesejahteraan masyarakat dan terlepas dari kemiskinan.
Salah satu stand usaha yang dikunjungi adalah milik Ibu Cici Ponso Prihatin. Ibu Cici merupakan keluarga penerima manfaat PKH sejak tahun 2016 dan mengikuti program Mekaar pada tahun 2017. Ibu Cici bercerita kepada Menko PMK dan Dirut PT PNM bahwa setelah 3 tahun menerima bansos PKH dan penampingannya serta mengikuti program Mekaar selama 2 tahun, ia memutuskan untuk graduasi mandiri pada tahun 2019 karena perekonomiannya sudah membaik. Berkat ketekunan, kerja keras, permodalan dari program Mekaar usaha Ibu Cici berupa snack dan gorengan terus berkembang. Ia juga telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di sekitarnya. Ibu Cici hingga saat ini telah menginspirasi 90 orang perempuan untuk aktif dalam pengembangan usaha yang didukung oleh program mekaar.
Mendengar cerita Ibu Cici tersebut, Menko Muhadjir sangat mengapreasi apa yang dilakukan. Menurut Menko PMK, Ibu Cici merupakan contoh baik sinergi program PKH Kemsos dan PNM Mekaar. Muhadjir kemudian meminta Dirut PT PNM Arief Mulyadi untuk melanjutkan sinergi yang baik ini dengan Kementerian Sosial. Untuk Ibu Cici juga perlu diberikan penghargaan. Bak gayung bersambut, Dirut PT PNM siap dan akan mengundang Ibu Cici ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari PT PNM.
Selain Ibu Cici, Menko Muhadjir bersama Dirut PT PNM Arief Mulyadi juga mengunjungi stand usaha Ibu Sukarlik. Ibu Sukarlik merupakan perempuan pra sejahtera yang menjadi tulang punggung keluarga. Berkat program PNM Mekaar, Ia memiliki warung perancangan dan makanan ringan. Selama 2 tahun bergabung dengan program Mekaar, Ibu Sukarlik telah berhasil memberdayakan 20 wanita disekitarnya.
Setelah mengunjungi stand usaha milik anggota PNM Mekaar dan anggota PKH, Menko Muhadjir mengatakan kepada Dirut PT PNM Arief Mulyadi bahwa PT PNM harus segera membuat sebuah skema permodalan ringan dan pendampingan bagi usaha produktif kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan. Bantuan modal ini diharapkan bisa mengintervensi dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditarget 0 % pada tahun 2024.
Sumber : kemenkopmk.go.id
