SUARAMANADO, San Fransisco : Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional terus dilakukan guna memperkuat posisi dalam perekonomian global serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia pada forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah.
Forum IPEF sendiri memfokuskan pembahasan pada empat hal yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik. Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation (Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil).
“Yang sudah diselesaikan adalah Pilar II, legal scribing-nya sudah selesai dan sudah ditandatangani yaitu mengenai supply chain. Dan kemarin, seluruh pemimpin, Presiden, Perdana Menteri dari empat belas negara bersama-sama meluncurkan hasil daripada penandatanganan IPEF Pilar II,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan awak media di San Francisco, Jumat (17/11).
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) pada 14 November 2023 lalu, seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
“Pilar III terkait dengan green economy dan Pilar IV mengenai fair economy dimana fair economy termasuk mengenai corruption, kemudian juga terkait dengan FATF (Financial Action Task Force), itu seluruhnya juga sudah selesai teknisnya,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan Pilar I (Perdagangan) masih terdapat tiga issue cluster yang belum selesai yakni terkait dengan klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan ketiga klaster tersebut diharapkan dapat dibahas kembali di kuartal pertama tahun depan.
“Sehingga sebetulnya turunan dari IPEF itu ada empat perjanjian. Dengan demikian, sebetulnya ini menjadi salah satu standar daripada perdagangan, investasi, dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkeadilan, anti korupsi, transparan, dan juga ada good regulatory practice,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan terdapat fasilitasi pembiayaan yang disiapkan melalui IPEF, termasuk melanjutkan komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGGII), dimana Indonesia sudah diberikan prioritas dari tujuh negara yang akan memperoleh fasilitasi mengenai semikonduktor.
Terkait dengan critical minerals, Menko Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Seluruh negara mitra IPEF telah sepakat meluncurkan critical minerals dialogue untuk penguatan rantai pasok kedepannya dan membuat lapangan pekerjaan di sektor energi bersih. Hal tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan bagi produksi Electric Vehicle (EV) dan turunannya di Indonesia.
Mengungkap sejumlah manfaat keikutsertaan Indonesia dalam forum IPEF, Menko Airlangga menjelaskan bahwa supply chain Indonesia akan menjadi bagian yang dianggap reliable, aman, standarnya sama, dan bisa masuk dalam supply chain global. “Kemudian yang kedua, critical minerals ini yang sedang juga akan dibahas di kuartal pertama tahun depan,” ujar Menko Airlangga.
Diakhir sesi wawancara, Menko Airlangga juga menyinggung mengenai keikutsertaan Indonesia di dalam forum APEC terkait dengan transisi energy, sustainability, dan target Paris Agreement.
Sumber : ekon.go.id
