Penulis: Zulkifli Liputo, Koordinator LSP Pers Indonesia bagian Timur
Manado, 21 Juli 2025 – Insiden terbakarnya KM Barcelona VA di perairan antara Talise dan Pulau Gangga pada Minggu siang, 20 Juli 2025 merupakan sebuah tragedi yang menyisakan keprihatinan mendalam, terutama terkait lambatnya respons dari lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan di laut, yaitu Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan Polair (Polisi Air) serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).
Ironisnya, lokasi pos dan dermaga Bakamla serta Polair di Serei begitu dekat dengan titik kejadian, sehingga kepulan asap dari kapal yang terbakar seharusnya terlihat jelas.
Kelambatan respons ini memunculkan protes keras dan pertanyaan serius mengenai efektivitas serta keberadaan Bakamla juga Polair di Serei.
Link Facebook salah satu nelayan yang melihat kebakaran KM Barcelona VA: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1400158957881806&id=100065870163845&mibextid=Nif5oz
Dalam situasi darurat, justru para nelayan dan penduduk sekitaranlah yang menunjukkan kecepatan dan keberanian luar biasa dalam memberikan pertolongan pertama kepada para penumpang yang sudah terombang-ambing di laut.
Tindakan heroik mereka adalah cerminan dari semangat kemanusiaan yang patut diacungi jempol, sekaligus tamparan keras bagi institusi yang digaji dari uang rakyat untuk tugas serupa.
Lebih jauh, insiden ini juga menguak permasalahan lama terkait kurangnya perhatian terhadap keselamatan pelayaran.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Talaud, melalui Komisi 2, telah berulang kali berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara serta Syahbandar Pelabuhan Manado, bahkan meminta agar setiap keberangkatan harus melibatkan dua kapal.
Namun, permintaan tersebut nyatanya tidak pernah digubris hingga musibah ini terjadi. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi keselamatan maritim.
Mengingat urgensi dan dampak dari kejadian ini, sudah saatnya ada langkah konkret. DPRD dan masyarakat Kepulauan Talaud memiliki dasar yang kuat untuk memohon kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, agar segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan dan mengevaluasi kinerja pihak Syahbandar Pelabuhan Manado.
Tindakan tegas ini diperlukan untuk menegaskan akuntabilitas dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Link siaran langsung Facebook “Kata Manado” saat masyarakat memarahi Bakamla: https://www.facebook.com/share/r/171f1cD5Y8/
Selain itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Talise dan Pulau Gangga, khususnya para nelayan. Kecepatan dan keberanian mereka dalam menolong korban adalah bukti nyata bahwa mereka adalah garda terdepan dalam setiap insiden di laut.
Oleh karena itu, usulan untuk mengangkat para nelayan sebagai Tim SAR resmi merupakan ide brilian yang patut dipertimbangkan.
Pengakuan ini tidak hanya akan memberikan penghargaan atas jasa mereka, tetapi juga dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas SAR lokal dengan melibatkan elemen masyarakat yang paling memahami kondisi perairan.
Insiden KM Barcelona VA harus menjadi momentum untuk perbaikan menyeluruh. Kita tidak bisa lagi membiarkan kelalaian dan ketidakprofesionalan mengorbankan nyawa.
Evaluasi ketat, sanksi tegas bagi yang bertanggung jawab, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem keselamatan maritim yang lebih baik di Sulawesi Utara.
