SUARAMANADO, Parigi Moutong : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat membantu masyarakat yang menjadi korban banjir di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Melalui Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palu, KKP membagikan 100 paket yang berisi sembako dan makanan siap saji.
“Kita berbagi, sesuai arahan pimpinan kita segera salurkan bantuan untuk korban,” kata Kepala BKIPM Palu, Hamzah di kantornya, Rabu (3/8/2022).
Hamzah menambahkan, bantuan ini dihimpun dari para pegawai BKIPM Palu, pengguna jasa karantina ikan Palu, wilayah kerja (Wilker) Pantoloan, dan Wilker Toli-toli. Bantuan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah selanjutnya diteruskan ke Bupati Parigi Moutong.
“Kami berterima kasih, bantuan cepat sampai ke mereka yang membutuhkan berkat kesigapan pak Bupati Parigi Moutong beserta jajarannya,” ujar Hamzah.
Sebagai informasi, tiap paket bantuan KKP berisi beras 5 kg, mie instant, ikan kaleng, dan minyak goreng. Selain bantuan tersebut, terdapat paket lain yang berisi telur, air mineral, mie instant, perlengkapan bayi, dan bahan minuman (gula, kopi, teh, dan susu).
Bantuan tersebut didistribusikan untuk para korban banjir di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Banjir melanda empat wilayah di Kabupaten Parigi Moutong pada Kamis (28/7/2022) malam. Banjir terjadi pasca hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama sehingga menyebabkan meluapnya sungai dan merendam permukiman di Desa Torue, Dusun II, Dusun III dan Dusun V yang berada di Kecamatan Torue.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat hingga Jumat (29/7) pukul 11.54 WIB, banjir dengan ketinggian muka air antara 30 hingga 90 Centimeter itu merendam 450 unit rumah, 11 di antaranya mengalami rusak berat, dan 450 KK/1.800 jiwa terdampak. Selain itu dilaporkan tiga orang meninggal dunia dan empat orang dinyatakan hilang akibat banjir tersebut.
“Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban saudara kita dan semoga kita diberi kekuatan untuk bangkit kembali,” tutup Hamzah.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya memaksimalkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara. Menurutnya, UPT adalah core-nya KKP sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan.
Sumber : kkp.go.id
