SUARAMANADO, Jayapura : Hal ini disampaikan Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Abdul Muis pada Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (12/7/2022). Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Roberth Rouw beserta rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja Reses melaksanakan pertemuan bersama dengan jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, Kementerian PDT, Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI.
Komisi V DPR RI terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, oleh karena itu perlu mendengarkan masukan dari Kementerian PUPR terkait tantangan pembangunan di provinsi ini. Dari paparan yang disampaikan oleh Balai-balai Kementerian PUPR di Prov. Papua disampaikan bahwa secara umum ada beberapa tantangan di Provinsi Papua antara lain pengadaan barang dan jasa, pengadaan lahan, dan kondisi keamanan.
Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi yang hadir mendampingi kunjungan kerja ini menjelaskan bahwa pada TA. 2022 terdapat total 209 paket dan sebanyak 143 paket sudah terkontrak dan 63 paket masih dalam proses lelang. Untuk itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua. “Khusus untuk Papua memang ada aturan Keberpihakan dari Pemerintah terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Perpres No.17/2019 dan kami sudah berusaha untuk mengimplementasikannya seperti kontrak kecil diwajibkan semua harus OAP dan kontrak yang besar diwajibkan untuk mengsubkontrakkan untuk OAP dan diperbolehkan KSO dengan OAP” jelas Muis.
Dari total 173 yang sudah penetapan, sebanyak 64 paket pemenangnya merupakan perusahaan OAP dengan jumlah pagu Rp 445,01 Miliar. Sedangkan sebanyak 112 paket dimenangkan oleh perusahaan domisili Papua dengan pagu Rp 1,01 Triliun. “Kementerian PUPR telah memberikan masukan dan usulan kepada LKPP yang sedang menyusun revisi Perpres No. 16/2018, mohon dukungan dari Komisi V DPR RI kepada LKPP agar revisi Perpres sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan” tambah Muis.
Sementara itu di bidang infrastruktur perumahan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman kepada Wakil Ketua Komisi V menyampaikan, bahwa kiranya Komisi V DPR RI dapat mendorong Pemerintah Provinsi Papua terkait pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. “Sekiranya lahan siap dan ada anggaran tentu pembangunan dapat langsung dilaksanakan” jelas Edward.
Selain itu Edward juga menambahkan agar Komisi V DPR RI dapat membantu Pemda dikarenakan tidak adanya anggaran pemeliharaan. “Menteri PUPR berpesan untuk seluruh wilayah pada pembangunan dari 2015 hingga 2021 bangunan harus terpelihara dengan baik” tambah Edward.
Pada kesempatan ini, Robert Rouw menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Prov Papua dan juga menjaring aspirasi dari masyarakat Papua. “Kami dari Komisi V DPR RI datang ke sini karena kami peduli terhadap pembangunan infrastruktur di Papua” tambah Roberth.
Sedangkan dari perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI mengungkapkan harapannya agar kedepan pengadaan barang jasa di Papua dapat lebih baik dan lebih berpihak kepada kontraktor dari Papua.
Turut hadir mendampingi Kunker Reses Komisi V DPR RI antara lain Kepala Subdit Wilayah III Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air, Nuzulina Ilmiaty Ismail; Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Jayapura, Nimbrot Rumaropen; Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Yulianus M. Mambrasar; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Benyamin Elieser Pasurnay; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke, Gunadi Antariksa; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Zepnat Kambu; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim; Kepala Balai Penyedia Perumahan Papua, Faisal Soedarno, dan Kepala BP2JK Nur Sjafrudin.
Sumber : pu.go.id
