SUARAMANADO, Kepulauan Riau: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (16/10/2025), menjelaskan bahwa program sertifikasi halal telah dijalankan sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal.
“Kini kolaborasi ini kami perluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Desa Penyengat atas semangat kolaborasi yang terjalin. Saat ini, Desa Wisata Pulau Penyengat telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM.
“Desa ini menjadi contoh nyata integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal,” ucap Menteri Widiyanti.
Ia juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut demi mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan bahwa pariwisata halal kini telah menjadi mesin ekonomi baru yang tumbuh pesat, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga sebagai simbol kesehatan, kualitas, dan transparansi.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah mulai mengembangkan pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo sedang mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM, dengan tujuan agar proses sertifikasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan transparan bagi semua pelaku usaha,” tutur Haikal.
Ia menegaskan, BPJPH akan terus mendampingi Kementerian Pariwisata dalam memperluas sertifikasi halal ke 15 provinsi dengan target 1.500 desa wisata.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenpar dan BPJPH dalam mengembangkan ekosistem pariwisata halal di daerahnya.
Ia mengungkapkan Kepulauan Riau telah meraih sejumlah pengakuan penting, termasuk sebagai “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination” melalui pengembangan Desa Wisata Pulau Penyengat. Selain itu, provinsi ini juga memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam.
“Kita meyakini bahwa industri halal, terutama di sektor kuliner, kini telah menjadi salah satu ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi,” kata Ansar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH Haikal Hasan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP).
Sumber: kemenpar.go.id
