SUARAMANADO, Jakarta: Langkah-langkah mitigasi tentunya perlu untuk dilakukan, dalam menghadapi ancaman-ancaman yang telah teridentifikasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Salah satu antipasti tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya intelijen yang dimiliki berbagai instansi terkait.
Demikian yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, S.E., M.M. saat membuka “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Menko Polhukam dengan tema Membahas Manajemen Ancaman Pilkada Serentak 2024 di Papua” di Sentul, Jawa Barat, Selasa (15/10/2024).
Sebelumnya, Menko Polhukam pada telah memberikan Surat Rekomendasi B-130/HN.02.01/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 kepada beberapa instansi terkait, seperti BIN, Kemendagri, Kemenkumham, TNI, Polri, dan Kejaksaaan. Rekomendasi tersebut mengenai perlunya peningkatan dukungan intelijen di Papua.
“Rakor ini diselenggarakan agar memperoleh gambaran komprehensif tentang aksi K/L terkait, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Pilkada Papua,” ungkap Asdep Bidkoor Intelijen Pertahanan.
Bayu menjelaskan bahwa hingga saat ini, dukungan Intelijen di Papua masih dirasa belum optimal. “Memperhatikan perkembangan situasi di Papua hingga saat ini, itu menjadi tantangan tersendiri,” tambah Bayu.
Asdep Bidkoor Intelijen Pertahanan menekankan bahwa Kemenko Polhukam mendorong penuh agar mekanisme koordinasi operasi intelijen terpadu dapat segera diimplementasikan. “Sehingga pemetaan potensi ancaman di wilayah Papua juga dapat semakin teridentifikasi dengan cepat,” ungkap Bayu.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait dari BIN, Sintel Panglima TNI, Baintelkam Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan.
Sumber: polkam.go.id
