SUARAMANADO, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ikut serta dalam giat Car Free Day Kampanye Gerakan Nasional Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, pada Minggu (15/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan akses layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Acara dimulai dengan jalan sehat bersama, yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk pegawai instansi pemerintah, atlet disabilitas berprestasi, serta perwakilan masyarakat dengan disabilitas. Kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti bazar layanan publik LAPOR, konsultasi beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, dan layanan dari Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo), yang bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak layanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.
“Pelayanan publik harus bisa menaungi seluruh stakeholders untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka, termasuk kaum disabilitas dan kelompok rentan. Inilah misi yang disampaikan pada kampanye hari ini,” ujar MenPAN-RB Rini Widyantini.
Lebih lanjut, Menteri Hak Asasi Manusia Yulius Pigai menyampaikan, “Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan aspek kelompok disabilitas dalam poin yang keempat pada Asta Cita-nya. Secara tegas dan eksplisit menuliskan kata ‘disabilitas’, yang berarti kelompok disabilitas ditempatkan di adiluhung kebijakan pemerintah.”
Dalam konteks pelayanan publik, penting untuk diingat bahwa bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil. Oleh karena itu, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam setiap aspek pelayanan publik.
“Di Kemenko PMK, kami berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang inklusif. Kami akan mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, baik secara fisik maupun digital,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi.
Imam Machdi menambahkan, salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah pengembangan website Kemenko PMK yang lebih ramah bagi disabilitas, dengan fitur audio visual yang bisa dipahami, didengarkan, dan diakses oleh mereka yang membutuhkan.
Acara ini merupakan langkah awal untuk bersama-sama membuka akses dengan memperbaiki infrastruktur pelayanan publik agar masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak yang sama dalam mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah.
Turut hadir dalam agenda tersebut WamenPAN-RB Purwadi Arianto, Seskemenko Pangan, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, Sekjen Ombudsman, Sestama BNPT, Sestama BPOM, Sestama KemenPPPA, serta perwakilan pejabat dan pegawai K/L terkait.
Sumber: kemenkopmk.go.id
Related
