SUARAMANADO, Jawa Barat : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar acara evaluasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat, pada Senin (23/10/2023). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Stunting, kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kurang gizi, telah menjadi isu kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, Kemenko PMK bersama dengan pemerintah daerah di Jawa Barat berkolaborasi untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka percepatan penurunan stunting di provinsi ini.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, YB Satya Sanugraha, dalam sambutan memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah stunting.
Dalam sambutannya, YB Satya Sanugraha menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengatasi masalah stunting.
Menurut Satya, angka stunting yang terus menurun adalah bukti nyata dari keseriusan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah ini.
“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting di wilayah ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak dapat menciptakan perubahan positif dalam masalah kesehatan anak-anak.” ujar Satya.
Satya juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai target percepatan penurunan stunting.
Ia berharap bahwa evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat memandu langkah-langkah selanjutnya dalam upaya menangani stunting di Jawa Barat.
Sementara itu Dirjen Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi menambahkan bahwa angka stunting di Jabar dari 2021-2022 menurun dari 24 persen menjadi 20 persen. Penurunan ini diakuinya sangat baik, lantaran rata-rata itu turun di kisaran 2,8-3 persen.
“Jadi, Jabar itu provinsi yang sangat besar dengan penduduk yang sangat besar pula, penurunan itu prestasi sangat baik. Saya melihat kabupaten/kota di Jabar sangat bersemangat menurunkan stunting, tapi ini memang masih terlalu tinggi (20 persen) dengan target kami itu 14 persen untuk tahun depan,” ujarnya.
Diakhir PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan jajaran Pemprov Jawa Barat yang sudah bekerja keras bersama menurunkan angka stunting di Jawa Barat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi, Natalia Marampa diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah se Jawa Barat. Dalam kesempatan FGD juga hadir para narasumber dari kementerian dan lembaga, dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, Kemendes PDTT, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, BKKBN.
Dalam kegiatan FGD seluruh OPD Provinsi Jawa Barat antusias dalam berdiskusi, menyampaikan kendala penanganan stunting, masalah yang dihadapi pada para narasumber. Kemudian dari kegiatan didapatkan hasil rekomendasi evaluasi kebijakan penanganam stunting untuk para OPD yang mencakup penanganan tata kelola, intervensi spesifik dan sensitif. Para OPD kemudian menyetujui dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang akan dilaksanakan untuk mempercepat penanganan stunting.
Sumber : kemenkopmk.go.id
