SUARAMANADO, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmen memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025), yang dihadiri ratusan pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa penguatan integrasi DTSEN tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi harus dibangun hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.
“Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota,” ujar Amalia.
Ia menyebut, kolaborasi lintas instansi ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional. Kemensos menjadi mitra strategis dalam proses tersebut.
Menurut Amalia, DTSEN telah dimanfaatkan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial sejak Triwulan II 2025, dan kini terus disempurnakan melalui pemutakhiran bersama.
“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Amalia juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dinilai berperan besar dalam percepatan integrasi data sejak awal penugasan BPS pada 30 Oktober 2024.
“Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN,” kata Amalia.
Rakor mengusung tema Statistik untuk Keadilan Sosial. Amalia menyebut tema ini mencerminkan peran BPS dalam penyediaan data dan peran Kemensos dalam memastikan keadilan sosial di seluruh Indonesia.
“Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data,” ujarnya.
Untuk memastikan kolaborasi berjalan konkret, panitia menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan agar komunikasi, diskusi, dan tindak lanjut dapat terjadi secara langsung.
“Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi,” kata Amalia disambut tepuk tangan hadirin.
Amalia menutup sambutannya dengan ajakan memperkuat gotong royong nasional untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, kita mampu memastikan setiap data yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama dari kedua lembaga.
Sumber: kemensos.go.id
