SUARAMANADO, Bandung: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028/2029 yang akan dicapai melalui beberapa strategi kebijakan ekonomi jangka menengah, seperti peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan, energi, dan air, transformasi digital, serta peningkatan investasi melalui Foreign Direct Investment (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN. Upaya ini juga ditopang dengan deregulasi perizinan serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth.
“Pak Presiden ingin pertumbuhan kita 8%. Exactly seperti Pak Prof tadi minta, tidak ingin kita terus 5%. 5% ya kita extraordinary karena di negara G20 kita top 2,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Kamis (18/09).
Selain itu, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025, Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal II- 2025 yang tetap menunjukkan optimisme dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%. Inflasi terkendali di level 2,31% (yoy) pada Agustus 2025. PMI manufaktur di angka ekspansi 51,5 yang menandakan industri kembali optimis. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada dalam momentum penguatan dengan dampak gejolak sosial politik yang terbatas dan terkendali. Selain itu, neraca perdagangan mencatat surplus selama 63 bulan berturut-turut dan menjadi motor pertumbuhan, dengan capaian USD4,17 miliar pada Juli 2025. Konsumsi domestik juga tercatat masih kuat mendukung laju ekonomi nasional.
Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan ekspor, Indonesia terus memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan, diantaranya melalui kesepakatan penurunan tarif dagang AS (32% ke 19%) untuk kerja sama di sektor strategis, penyelesaian kesepakatan IEU-CEPA dimana Eropa membuka 98,61% pos tarif, akselerasi aksesi OECD untuk reformasi dan investasi, serta perluasan pasar ke Kanada, Meksiko, Inggris, dan Peru melalui kerja sama CPTPP.
Berdasarkan sejarah, terkait perkembangan teknologi selalu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, mulai dari era tekstil dan mesin uap yang menghasilkan pertumbuhan 0,5%, hingga kereta api dan baja yang mendorong pertumbuhan 1,9%, serta chemicals electricity industry 4.0 yang membawa pertumbuhan 2,5%. Saat ini, dengan kemunculan Silicon Valley dan kecerdasan buatan (AI), potensi pertumbuhan ekonomi dunia bahkan diperkirakan dapat melampaui 20%.
“Tetapi ini yang kita kejar, Silicon Valley based. Silicon Valley based tidak akan terjadi kalau universitas tidak ikut, kalau ITB tidak ikut. Makanya saya bicara dengan Pak Presiden, kita dorong science, technology, engineering, mathematics,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya hilirisasi pasir silika sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri energi terbarukan dan semikonduktor nasional. Penguatan sektor semikonduktor membutuhkan peran perguruan tinggi dan fakultas teknologi, khususnya dalam pengembangan desain chip.
Kemudian, Pemerintah perlu untuk memanfaatkan momentum reformasi struktural dan konsolidasi fiskal sebagai periode “pit stop” untuk melakukan intervensi signifikan dalam rangka perbaikan mendasar perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan melalui pembaruan regulasi, mengatasi berbagai inefisiensi, serta penyusunan roadmap yang jelas dan terarah guna memastikan efektivitas kebijakan dan akselerasi pembangunan.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengatakan terkait dengan ekonomi digital yang saat ini menjadi sumber pertumbuhan baru, Indonesia dalam ASEAN menginisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.
“ASEAN-DEFA itu kita Indonesia menginisiasi digital economic framework. Dan digital economic framework ini satu-satunya di dunia. Dunia belum pernah ada. ASEAN yang pertama. Mudah-mudahan tahun depan di tanda tangan. Salah satunya adalah payment system. Kalau Indonesia itu QRIS, own system,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Mohammad Rudy Salahuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, Wahyu Utomo dan Boo Hyung Lee, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, Ketua Forum Guru Besar ITB Mindriany Syafila, Sekretaris Forum Guru Besar ITB A. Nanang T. Puspito, serta jajaran Guru Besar ITB.
Sumber: ekon.go.id
