SUARAMANADO, Jakarta : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, resmi ditutup pada September lalu dan telah menghasilkan New Delhi G20 Leaders’ Declaration. Pada sesi penutupan tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi juga meminta para pemimpin G20 untuk kembali berkumpul secara virtual menjelang akhir masa Presidensi G20 India guna menindaklanjuti panduan yang diberikan oleh para anggota G20 serta memberikan dorongan untuk mengimplementasikan hasil KTT tersebut.
Pada Rabu malam (22/11), pertemuan tersebut terselenggara dengan tajuk Virtual G20 Leaders’ Summit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyerukan dukungan bagi Palestina di tengah situasi yang terjadi saat ini dan menegaskan pentingnya para pemimpin G20 untuk segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik.
“Saya berani bertanya, di manakah suara kita atas kekejaman ini? Apa yang telah kita, sebagai pemimpin G20, lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, untuk Palestina dan rakyat Gaza,” ujar Menko Airlangga.
“Kita adalah pemimpin dunia. Kita memiliki kekuatan yang besar, dan oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar. Jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu. Maka, kita bisa melakukannya di Gaza sekarang. Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” imbuh Menko Airlangga.
Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan. Kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 dalam menjembatani perbedaan dan memitigasi potensi perpecahan G20.
Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Tindakan konkret diperlukan dan kita dapat memulainya dari sekarang,” tegas Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga menambahkan bahwa G20 harus mampu mendorong reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) yang lebih kredibel dan memprioritaskan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini, Indonesia mendorong implementasi skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership dan Global Blended Finance Alliance. Indonesia juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 lalu.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional/Co-Sherpa G20 Indonesia, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas/Co-Sherpa G20 Indonesia, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional/Deputi Finance G20 Indonesia, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral/Co-Sous Sherpa G20 Indonesia.
Sumber : ekon.go.id
