APBN Tetap Bekerja Keras, Laju Pemulihan Ekonomi Terjaga

SUARAMANADO, Jakarta : Kasus harian Covid-19 secara global kembali menunjukkan peningkatan setelah melewati puncak gelombang Omicron. Hal ini disebabkan oleh penyebaran varian BA.2 yang merupakan subvarian Omicron. Sementara itu, kasus harian domestik terus menurun. Vaksinasi menjadi instrumen utama pengendalian pandemi dan terus diakselerasi untuk melindungi masyarakat. Sampai dengan 27 Maret 2022, total vaksin dosis 1 mencapai 72,50 persen total populasi domestik, vaksin dosis 2 mencapai 58,42 persen, dan vaksin booster mencapai 7,39 persen total populasi domestik.

“Kondisi sekarang ini sudah mulai menunjukkan suatu kondisi yang relatif tetap terkendali baik. Kita berharap dalam bulan ke depan masuk bulan Ramadan, dan juga akan adanya hari raya Idulfitri, kita berharap kondisi Covid kini masih akan tetap terjaga dan terkendali dengan baik. Indonesia saat ini masih termasuk sebagai negara yang mampu mengelola dengan efektif, dengan penurunan kasus di dalam negeri, baik itu dari sisi kasus harian maupun kasus kematian, dengan kenaikan vaksinasi yang cukup meningkat,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Maret 2022, secara daring.

Selanjutnya, risiko global mengalami peningkatan, khususnya didorong percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat serta konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kombinasi tersebut menimbulkan kenaikan harga komoditas global khususnya sektor pangan dan energi, serta kenaikan inflasi di beberapa negara maju. Hal ini meningkatkan volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan, serta mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter.

Di sisi domestik, laju pemulihan ekonomi terjaga. Mobilitas penduduk kembali meningkat sejalan membaiknya kondisi Covid-19. Leading indicators menunjukkan pertumbuhan, antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di atas level optimis, peningkatan Indeks Penjualan Ritel (IPR), dan pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis. Kondisi pasar keuangan domestik terjaga relatif stabil dan resilientHal ini tak lepas dari dukungan fundamental ekonomi yang kuat dan terus berada dalam tren pemulihan. Kinerja APBN di bulan Februari masih mencatatkan surplus, pendapatan masih tumbuh kuat. Kedepan, growth pendapatan akan menuju ke tingkat lebih normal. Belanja negara akan terus didorong agar semakin optimal. Pemerintah akan tetap waspada dan terus memonitor perkembangan eskalasi risiko global agar dapat menentukan respon kebijakan yang tepat dan efektif. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Maret 2022.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Terjaga Seiring Membaiknya Kondisi Fundamental Domestik

Optimisme masyarakat sedikit melemah seiring peningkatan kasus Omicron di bulan Februari, namun IKK masih pada level optimis sebesar 113,1. Peningkatan kasus Omicron juga berdampak pada penurunan permintaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Realisasi IPR bulan Februari diperkirakan meningkat sebesar 14,5 persen (yoy), sedikit melemah dibandingkan pertumbuhan bulan Januari (15,35 persen (yoy)). Pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis tinggi, menunjukkan kuatnya aktivitas dunia usaha, masing-masing mencapai 14,1 dan 9,3. Namun tingkat konsumsi masyarakat kembali meningkat di awal Maret seiring penurunan kasus Covid-19, dan diperkirakan akan semakin meningkat menjelang bulan Ramadhan. Selain itu, indikator dini aktivitas investasi (PMTB) masih kuat di awal tahun 2022. Konsumsi semen, penjualan mobil niaga, dan penjualan alat berat tumbuh positif pada Februari 2022, masing-masing 2,7 persen, 31,5 persen, dan 146,5 persen.

Neraca Perdagangan konsisten mencatatkan surplus, mencapai USD3,83 miliar pada Februari 2022, didukung peningkatan ekspor. Realisasi tersebut ditopang ekspor yang tumbuh 34,14 persen (yoy), didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas unggulan serta sektor manufaktur yang masih tumbuh kuat. Selanjutnya, impor di bulan Februari 2022 tumbuh 25,43 persen (yoy), didominasi oleh jenis barang input (bahan baku dan barang modal) yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi.

APBN Efektif Mengatasi Dampak Covid-19

Pemulihan ekonomi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif di tahun 2021. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,71% per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Normalisasi kebijakan The Fed dan konflik Rusia-Ukraina menekan pasar keuangan negara berkembang. Pasar SBN Indonesia mulai terdampak meskipun terbatas, didukung likuiditas dan membaiknya kondisi fundamental domestik. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga menimbulkan kenaikan signifikan pada harga komoditas, khususnya pada sektor energi dan pangan. Dengan adanya faktor risiko tersebut, terdapat potensi kenaikan pendapatan dan belanja, termasuk meningkatnya risiko pembiayaan APBN. APBN bersifat antisipatif, mengoptimalkan perannya sebagai shock absorber antara lain untuk menjaga pemulihan ekonomi, melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal.

APBN Melanjutkan Kinerja yang Baik

Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi tetap terjaga untuk memberikan menfaat kepada masyarakat. Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi Belanja Negara mencapai Rp282,7 triliun (10,4 persen dari pagu APBN 2022). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,2 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp110,5 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 28 Februari 2022 terkontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), namun sudah membaik dibandingkan bulan Januari. Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L.Realisasi Belanja K/L sebesar Rp78,6 triliun, utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos ke masyarakat. Realisasi Belanja Sosial menunjukkan peningkatan dengan tersalurkannya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako untuk penyaluran bulan Januari dan Februari serta percepatan bantuan bulan Maret. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp93,6 triliun utamanya didukung penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN.

Program PC-PEN tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan, dan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses. Realisasi PC-PEN hingga 25 Maret mencapai Rp22,6 triliun (5 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp0,8 triliun (fasilitas kepabeanan vaksin dan alkes); b) Perlinmas Rp21,2 triliun (PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp0,6  triliun (pariwisata dan pangan KL, dan insentif perpajakan)

Penyaluran TKDD sampai dengan akhir Februari mencapai 14,4 persen target APBN, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 13,0 persen. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh perbaikan pemenuhan syarat salur DAU dan DAK nonfisik (dana BOS regular tahap I Gelombang II).

Pembiayaan investasi terus didorong untuk meningkatkan nilai aset dan manfaat. Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga Maret 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp12 triliun, terdiri dari pencairan kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun. Pencairan untuk LMAN digunakan untuk realisasi pendanaan lahan PSN TA 2022 per 18 Maret 2022 sebesar Rp3,28 triliun untuk PSN pada Jalan Tol, Bendungan, Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi, dan Air Baku. Sementara pencairan untuk FLPP per 21 Maret 2022 sebanyak 36.303 unit senilai Rp4 triliun.

Tren Positif Kinerja Penerimaan Masih Berlanjut

Sampai dengan akhir bulan kedua di tahun 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp302,42 triliun atau 16,38 persen dari target pada APBN 2022. Pendapatan masih tumbuh kuat 37,73 persen (yoy), meski menurun dibandingkan bulan Januari. Kedepan, growth pendapatan akan menuju ke tingkat lebih normal.

Penerimaan Pajak hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp199,4 triliun atau tumbuh 36,5% (yoy) dan mencapai 15,77% dari target APBN 2022. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021. Pertumbuhan ditopang oleh pemulihan ekonomi, yang terlihat dari industri yang masih ekspansif, perkembangan harga komoditas, dan kinerja ekspor-impor. Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sedangkan berdasarkan pertumbuhan bulanan, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi dikarenakan pergeseran pencatatan pembayaran serta tidak berulangnya transaksi tahun sebelumnya seperti pembayaran ketetapan pajak. Selanjutnya, penerimaan sektoral kumulatif seluruh jenis usaha tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan periode Januari 2022. Sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas batubara. Kemudian, Sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sebesar 29,1 persen.

Hingga 28 Maret 2022, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dimanfaatkan oleh 29.260 Wajib Pajak. Peserta PPS berasal dari berbagai kalangan dan realisasi per bulan menunjukkan peningkatan. Normalisasi pertumbuhan penerimaan berdasarkan jenis pajak maupun sektoral terjadi pada bulan Februari sebagai akibat low-base effect pada bulan Januari. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan yang positif diharapkan terus berlanjut seiring dengan implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan kepatuhan dan keadilan serta perluasan basis penerimaan pajak yang lebih sustainable

Penerimaan Bea dan Cukai tercapai sebesar Rp56,7 triliun atau 23,2 persen target APBN pada akhir Februari 2022. Capaian ini tumbuh sigifikan sebesar 59,3 persen (yoy), didukung kinerja pertumbuhan double digit di Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp6,8 trilliun atau tumbuh sebesar 37,1 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp6,6 trilliun atau tumbuh sebesar 176,8 persen (yoy), didorong tingginya harga komoditas dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Penerimaan Cukai mencapai Rp43,4 trilliun atau tumbuh sebesar 53,3 persen (yoy) dipengaruhi implementasi kebijakan Cukai dan efektivitas pengawasan serta akibat relaksasi PPKM dan membaiknya sektor perhotelan serta pariwisata. Bea Masuk dan Bea Keluar diperkirakan masih meningkat didorong efek Ramadhan dan harga komoditas, sementara Cukai terkontraksi karena anjloknya produksi HT.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp46,2 triliun atau 13,8 persen dari target APBN 2022. PNBP tumbuh positif sebesar 22,55 persen (yoy) terutama didorong pendapatan SDA (baik Migas maupun non Migas) dan Pendapatan BLU. Pendapatan SDA mencapai Rp23,6 triliun, tumbuh 93,7 persen (yoy), terutama dipengaruhi realisasi ICP dua bulan terakhir dan kontribusi pendapatan pertambangan minerba. Pendapatan BLU mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 200,1 persen terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan terbesar berasal dari BLU dana perkebunan kelapa sawit, yaitu sebesar Rp3,4 triliun. Sementara itu, pendapatan dari KND dan PNBP lainnya terkontraksi, masing-masing mencapai Rp50 juta (terkontraksi sebesar 96,0 persen) dan Rp18,5 triliun (terkontraksi 23,5 persen). Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya RUPS oleh BUMN sehingga belum terdapat setoran dividen, dan adanya penurunan pendapatan dari K/L Lainnya dan BUN.

Pembiayaan Dikelola Dengan Pruden, Fleksibel dan Oportunistik

Di tahun 2022, target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB. APBN di bulan Februari 2022 mencatatkan surplus Rp19,7 triliun, atau 0,11 persen PDB, didukung kinerja pendapatan negara yang baik. Realisasi defisit APBN 2022 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi awal seiring kelanjutan pemulihan ekonomi yang kuat dan berbagai upaya reformasi, antara lain implementasi UU HPP, PPS dan RPIM BI.

Pembiayaan APBN bulan Februari cenderung fleksibel seiring kinerja fiskal yang baik. Sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp92,9 triliun, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp67,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp25,2 triliun. Realisasi ini turun 66% dibanding periode yang sama tahun 2021. Selanjutnya, dukungan BI melalui SKB I tercatat sebesar Rp8,76 triliun pada 15 Maret 2022, sementara implementasi SKB III untuk tahun 2022 akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi kas, serta realisasi belanja PEN. Realisasi utang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring fleksibilitas pemenuhan target pembiayaan.

Pembiayaan utang dilakukan terukur dan hati-hati. Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel sebagai bagian dari pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik. Pada bulan Januari-Februari, Pemerintah telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI021 yang merupakan SBN Ritel pertama di tahun 2022. ORI021 menunjukkan hasil yang positif meski diterbitkan dengan kupon relatif rendah, dan tercatat telah dipesan oleh 56.238 investor dengan total penerbitan sebanyak Rp25,07 triliun. Hal ini membuat ORI021 menjadi SBN Ritel dengan jumlah investor terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel, bahkan hampir separuhnya adalah investor baru, yaitu sebanyak 25.405 investor. Selain itu, investor ORI021 juga masih didominasi oleh generasi milenial yang mencapai 40,7 persen, disusul generasi X 32,6 persen, baby boomers 23,2 persen, tradisionalis 1,9 persen, dan generasi Z 1,7 persen.

Pemulihan ekonomi di tahun 2022 terus berlanjut makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. Pemerintah akan tetap mewaspadai risiko ancaman pemulihan ekonomi yang kini bergeser pada eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN.

“Meskipun kelihatan cukup positif dan menjadi surplus, APBN harus bersiap-siap bekerja keras untuk menjadi shock absorber lagi, yaitu menjaga ekonomi dan rakyat kita dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi. Jadi ke depan, kita terus-menerus di Kementerian Keuangan harus melihat tiga hal sekaligus, yaitu bagaimana kita tetap menjaga keselamatan rakyat dan kesehatan rakyat dari ancaman pandemi yang masih berlangsung, kedua bagaimana kita menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi yang juga sedang dan masih berlangsung agar tidak mengalami perlemahan, dan yang ketiga, kita harus mengembalikan kesehatan APBN melalui reformasi perpajakan, HKPD yang sedang dan terus kita lakukan. Pondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat disiplin dan hati-hati karena APBN menjadi instrumen yang selalu diandalkan baik dalam menghadapi seperti kesehatan, maupun shock dari sisi ekonomi baik dari sisi komoditas maupun sektor keuangan,” pungkas Menkeu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Gedung Frans Seda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat pada telepon (021) 3865330. Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Maret 2022 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Februari 2022. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

Sumber : kemenkeu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.