SUARAMANADO – Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi seolah dikesampingkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025.
Dari seluruh fraksi di DPRD Sulut, hanya Fraksi Golkar yang secara terbuka menyuarakan pentingnya dukungan anggaran untuk media, sementara fraksi-fraksi besar lainnya memilih untuk diam.
Dalam rapat paripurna yang membahas rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 itu, Fraksi Golkar, melalui anggotanya Raski Mokodompit, menegaskan pers adalah mitra strategis yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi pembangunan dan kinerja pemerintah.
Fraksi ini secara eksplisit mendorong alokasi dana khusus agar penyampaian informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat dan maksimal.
“Fraksi Golkar menilai peran pers dan media sangatlah penting untuk menginformasikan pembangunan dan kinerja dari Pemerintah Provinsi Sulut, serta hubungan kemitraan dengan DPRD,” ujar Raski di depan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus dan para peserta rapat. Rabu (20/8/2025)
Pandangan ini menjadi satu-satunya suara dari kalangan legislatif yang menyoroti kebutuhan media. Empat fraksi lainnya—PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra—tidak menyinggung sama sekali mengenai peran atau kebutuhan pers dalam pandangan umum mereka.
Sikap apatis ini menimbulkan pertanyaan serius. Di saat transparansi dan akuntabilitas publik menjadi tuntutan utama, pengabaian terhadap peran media dalam pembahasan anggaran bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi lokal.
Ketiadaan dukungan finansial yang memadai dapat menghambat fungsi pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan apresiasinya dan berjanji bahwa pandangan tersebut akan segera dijawab oleh Gubernur.
Namun, hingga saat ini, belum ada jaminan bahwa usulan dari Golkar akan benar-benar diakomodasi. Sikap diam dari fraksi-fraksi lain menunjukkan bahwa isu vital ini belum dianggap sebagai prioritas.
