SUARAMANADO, SULUT: Rapat Koordinasi Tiem Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Propinsi Sulawesi Utara, dihadiri Sekdaprov Sulut Asioano Gemmy Kawatu (AGK), membuka secara resmi dan membacakan sambutan Gubernur Sulut di ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (27/4-2022).
Kawatu, yang juga sebagai Wakil Ketua TPPS Sulut mengatakan, penurunan stanting merupakan program prioritas Presiden RI dan Proponsi Sulawesi Utara yang ditargetkan harus turun 14% Tahun 2023 mendatang sebagai mana komitmen Pemerintah Sulut dibawah kepemimpinan ODSK bekerja sama dengan TP-PKK Tingkat Propinsi hingga Kabupaten/Kota se Sulut.
Maka dibutuhkan kombinasi strategi dan sinergitas Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan dan Desa lewat pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam kegiatan terkait pangan untuk peningkatan mutu dan gizi anak.
Diakui AGK, stunting Sulawesi Utara 21% berada dibawah tingkat Nasional 27%. Sementara Kabupaten Bolmut dan Kabupaten Bolsel merupakan daerah stanting tertingi di Sulut, Jelas Gemmy.
Diharapakan ada pilot project disetiap kecamatan minimal 1 desa, yang ditunjang dengan pendanaan baik bersumber dari APBD dan DD. Kabupaten / Kota yang belum masukkan anggaran penanggulangan stunting dalam APBD maka dapat diusulkan pada APBD Perubahan dan nanti akan difasilitasi pemerintah Propinsi dalam penyusunan anggaran.
Kepala Dinas KB & Capilnduk Sulawesi Utara, Dr. Linda Watania, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan momentum awal untuk merekan masalah stunting di Sulut terkait data berdasarkan by name by adress (Red. = nama dan alamat yang jelas penderita stunting).
Hadir dalam rakor, para akademisi dan pakar masalah kependudukan, Satgas dan 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengampuh stunting. Turut hadir, Tiem Bkkbn Perwakilan Sulut yang dipimpin langsung Ir. Dino Tino Tandaju selaku Kaper Bkkbn. (jansen)
