SUARAMANADO, Jakarta: Pemerintah mendorong percepatan pemenuhan guru dan tenaga kependidikan (GTK) bagi SMA Unggul Garuda Baru melalui penyamaan persepsi, perumusan skema rekrutmen, serta penguatan dukungan lintas sektor demi menjamin keberhasilan program prioritas nasional di bidang pendidikan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ojat Darojat menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan dan kompleksitas rekrutmen GTK untuk SMA Unggul Garuda Baru.
“SMA Unggul Garuda Baru memerlukan dukungan lintas K/L agar program prioritas dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dapat berjalan sukses,” tegas Ojat Darojat saat memimpin Rapat Koordinasi di kantor Kemenko PMK, pada Selasa (23/9/2025).
Dalam rapat yang digelar secara hybrid ini, perwakilan kementerian dan lembaga menyampaikan komitmen mendukung SMA Unggul Garuda Baru sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Kemendiktisaintek menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pengadaan GTK dan pembangunan sekolah. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendiktisaintek, Ardi Findyartini, menyampaikan bahwa kebutuhan GTK akan dipenuhi secara bertahap di 4 lokasi tahun ini dan 20 lokasi hingga 2029, mayoritas di wilayah timur Indonesia.
“Pengadaan GTK harus selaras dengan pembangunan fisik sekolah dan finalisasi regulasi agar tidak terjadi ketimpangan,” ujar Ardi, yang biasa disapa Titien.
Kemendikdasmen juga menekankan perlunya merujuk pada pola perekrutan guru Sekolah Rakyat. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Ferry Maulana, menyoroti tantangan redistribusi guru oleh pemerintah daerah, termasuk mutasi guru terbaik serta penempatan yang jauh dari domisili.
Lebih lanjut, Ojat menekankan pentingnya skema rekrutmen yang fleksibel, tidak hanya mengandalkan CPNS. Menurutnya, penugasan kepada guru dan kepala sekolah terbaik, alumni penerima beasiswa LPDP, serta peluang bagi PPPK dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan GTK.
“Daya tarik penempatan di remote area harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan dan perlindungan GTK,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenko PMK akan membentuk Tim Percepatan atau Satgas yang bertugas memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta melakukan mitigasi rekrutmen GTK SMA Unggul Garuda Baru hingga akhir 2025. Tim ini berada di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan dari Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkeu, Kemensetneg, Kementerian PANRB, Kemenkumham, Bappenas, BKN, BPKP, Kantor Staf Presiden, dan LPDP. Hadirnya dukungan lintas sektor tersebut menandai komitmen bersama dalam menyukseskan pemenuhan kebutuhan GTK SMA Unggul Garuda Baru sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.
Sumber: kemenkopmk.go.id
