SUARAMANADO — Perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (23/9/2025) menyisakan pertanyaan besar tentang penghargaan terhadap sejarah dan tokoh pendiri.
Dalam Rapat Paripurna Istimewa yang menjadi puncak acara, tidak ada undangan yang dikirimkan kepada para pahlawan, tokoh, atau keluarga yang telah berjasa besar bagi berdirinya provinsi ini.
Ketiadaan undangan ini sangat di sayangkan banyak pihak. Penghormatan terhadap jasa-jasa para pendahulu nampaknya hanya sebatas pada pembacaan sejarah, tanpa diiringi dengan pengakuan nyata.
Hal ini terlihat dari pengakuan Taufik Tumbelaka, putra Gubernur pertama Sulawesi Utara, Frits Johanes Tumbelaka, yang menegaskan kalau ia hanya menerima undangan untuk upacara yang diselenggarakan pemerintah provinsi, bukan dari DPRD.
“Tidak ke DPRD, hanya upacara di kantor gubernur karena ada undangan,” ujar Taufik, yang akrab disapa Taufik, membenarkan ketidakhadirannya seperti dikutip dari portalsulut.id
Ia menambahkan, “Setelah lebih dari 25 tahun memenuhi undangan Sidang Paripurna Istimewa HUT Sulut (cuma 3x absen), untuk tahun ini di HUT ke-61 tidak ikut karena tidak ada undangan dari Sekretariat DPRD Sulut.”
Frits Johanes Tumbelaka, yang dikenal dengan panggilan ‘Broer’, adalah sosok yang memiliki peran sentral dalam sejarah Sulut.
Selain pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Sulawesi Utara Tengah, ia juga dipercaya sebagai Gubernur Pertama Sulut dan Ketua DPRD Sulut Pertama pada tanggal 23 September 1964.
Ketidakhadiran perwakilan keluarga Tumbelaka dalam acara sepenting ini menimbulkan ironi yang mendalam. Rapat Paripurna yang seharusnya menjadi momen refleksi dan penghargaan, justru kehilangan esensinya.
Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana Sekretariat DPRD Sulut memahami dan menghargai peran pahlawan dan tokoh pendiri dalam membangun provinsi ini.
Jika para tokoh pendiri ini telah tercapai, bagaimana kita bisa mengharapkan generasi muda untuk menghargai sejarahnya?
