SUARAMANADO, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di era digital tak cukup hanya dilakukan dengan cepat, namun juga harus presisi dan efisien. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan bukan hanya soal kecepatan kerja, tetapi juga tentang kemampuan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran melalui tata kelola yang cerdas.
“Kita berjuang terus untuk menjadi smart ministry. Makanya digital adalah salah satu instrumen yang sangat penting, bukan hanya untuk daily administrator, tetapi juga untuk yang kami sebut sebagai presicion policy,” ujarnya dalam acara SENERGI bertema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko PMK, di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menko PMK menjelaskan bahwa presicion policy mencakup ketepatan dalam merancang, menganggarkan, dan menjalankan kebijakan. Menurutnya, presisi dalam kebijakan akan memperkuat akuntabilitas serta menghindarkan birokrasi dari inefisiensi yang tidak perlu.
“Precision policy adalah precision dalam planning, precision dalam budgeting, juga precision dalam intervensi yang lain,” jelasnya.
Lebih jauh, Menko PMK menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hidup pegawai. Menurutnya, kerja birokrasi ke depan harus diarahkan agar lebih cerdas, berdampak tinggi, namun tidak mengorbankan waktu pribadi dan sosial pegawai.
“Kami kerja keras untuk be smart, produktivitas tinggi, tetapi juga bekerja dengan durasi waktu yang lebih sedikit, effort yang lebih sedikit, agar bisa work life balance, bukan hanya work time, tetapi juga ada family time, social time, me time,” tegasnya.
Acara SENERGI ini turut menghadirkan Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN-RB Kamaruddin sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Kamaruddin menjelaskan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang kini difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Ia juga menekankan bahwa birokrasi harus mampu menunjukkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber: kemenkopmk.go.id
