SUARAMANADO, Sumedang: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang terus berupaya meningkatkan inovasi guna pelayanan publik yang lebih berkualitas.
“Selain pelayanan publik yang cepat, masyarakat juga menuntut layanan yang pintar yang dapat memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat, layanan publik juga harus lebih murah, dan mudah diakses,” ungkap Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Inovasi Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Tampomas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, Jumat (12/7/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan, daerah memiliki peran strategis dalam merealisasikan pelayanan publik yang berkualitas melalui inovasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi adalah dengan berkolaborasi. Kolaborasi dinilai dapat menciptakan sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain kolaborasi, dalam upaya merealisasikan pelayanan publik yang berkualitas, dirinya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat proses pelayanan.
“Tidak ada organisasi yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendirian, dia harus tetap berkolaborasi dengan satuan kerja yang lain dan kolaborasi ini barangkali bisa jadi salah satu penyelesaian dari masih rendahnya kualitas pengembangan organisasi atau kelembagaan kita yang ada saat ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengimbau Pemkab Sumedang agar tidak terjebak dalam pandangan berinovasi yang keliru, yakni inovasi membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya, justru dengan berinovasi daerah dapat mengoptimalkan anggaran yang terbatas.
Dia mengatakan daerah perlu mulai mencari creative funding untuk mendukung berbagai kegiatan. Upaya ini dinilai akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Yusharto meyakini melalui hal tersebut kemandirian daerah akan semakin meningkat.
“Justru dengan berinovasi kita mengatasi kekurangan anggaran, Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat) bisa membangun 30 jembatan non-APBD. Memanfaatkan modal sosial di masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan infrastruktur yang nilainya luar biasa,” pungkasnya.
Sumber: kemendagri.go.id
