SUARAMANADO, Pasuruan: Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan responsif. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Lilik Kurniawan, dalam kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla dan Gelar Peralatan se-Jawa Timur di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Rabu (23/7).
Kegiatan yang diselenggarakan sejak 20 Juli ini merupakan inisiatif BPBD Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 37 BPBD kabupaten/kota se-Jatim. Apel ini menjadi ajang strategis untuk mengukur kesiapan personel, perlengkapan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang puncak musim kemarau.
“Guna mewujudkan budaya tangguh bencana, kita perlu membangun kolaborasi top-down dan bottom-up yang menyatu antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Gelar peralatan ini bukan sekadar seremonial, tapi wujud nyata kesiapsiagaan lintas sektor,” ujar Deputi Lilik.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Pasuruan, dan para kepala pelaksana BPBD dari seluruh wilayah.
Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan, antara lain Apel dan parade gelar peralatan kesiapsiagaan, Simulasi tanggap darurat bencana dan edukasi publik, Lomba pemotongan kayu (chainsaw), penataan logistik, pendirian tenda, jungle rescue, dan yel-yel kebencanaan, Pameran peralatan dan inovasi respons daerah. Sebanyak 440 peserta turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan, dengan BPBD Kabupaten Jember tampil sebagai juara umum dalam kompetisi teknis kebencanaan.
Menurut Deputi Lilik, gelar peralatan semacam ini merupakan praktik baik yang memperkuat sinergi antarwilayah, sekaligus sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat dalam memahami risiko dan cara penanganan bencana secara tepat.
“Kesiapsiagaan bukan hanya soal alat dan personel, tapi tentang pemahaman, latihan, dan gotong royong. Pemerintah pusat mendukung penuh inisiatif daerah yang mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih siaga,” tegasnya.
Kehadiran Kemenko PMK dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Kegiatan ini juga sejalan dengan mandat Kemenko PMK dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan bencana yang humanis, partisipatif, dan berbasis penguatan kapasitas masyarakat.
Gubernur Jawa Timur dalam arahannya menegaskan pentingnya peran BPBD sebagai ujung tombak penanganan bencana, sembari menjaga koordinasi yang erat dengan TNI, Polri, dunia usaha, serta elemen masyarakat sipil.
“Jawa Timur adalah gerbang timur Indonesia. Maka ketangguhan kita menghadapi risiko bencana harus jadi prioritas,” ujar Gubernur Khofifah.
Kemenko PMK berharap, praktik baik seperti yang dilakukan BPBD Jawa Timur ini dapat direplikasi di daerah lain sebagai bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.
Sumber: kemenkopmk.go.id
