SUARAMANADO, Jakarta: Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, antara lain disebabkan oleh fragmentasi geoekonomi, Ionjakan harga akibat ketegangan geopolitik, perang Timur Tengah serta kebijakan proteksionisme pemerintahan baru AS pasca Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarifnya, perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 4,87% (yoy) pada Q1-2025 didukung oleh realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5‡1%, yaitu sebesar 1,87% (yoy) pada Juni 2025.
Sejalan dengan capaian inflasi nasional, inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih terjaga dalam sasaran sebesar 1,72% (yoy). Namun demikian, secara spasial masih terdapat disparitas antar kota/kabupaten di Provinsi NTT, dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,92% (yoy) dan terendah di Kota Kupang sebesar 0,53% (yoy). Berlanjutnya alih fungsi lahan, produktivitas yang masi rendah, penurunan minat bertani, dinamika cuaca ekstrim, serta Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) tinggi menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi NTT.
“Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan di Kupang, Selasa (15/07).
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, didukung sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi di Provinsi NTT sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0-5,0%.
Dalam menjaga ketahanan pangan, Provinsi NTT dapat memanfaatkan beberapa peluang, seperti pengoptimalan lahan dan hutan tidur untuk perluasan area tanam, penggunaan produk pertanian lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kerja sama antar sektor pariwisata dan sektor pertanian untuk memperkuat perekonomian lokal.
Program One Village One Product (OVOP) dan Gerakan Beli NTT dapat menjadi motor penggerak perekonomian khususnya bagi UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah menyediakan beberapa skema pembiayaan yang dapat dioptimalkan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan kunjungan ke salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan pembiayaan KUR. Usaha debitur bergerak di bidang produksi makanan ringan dengan merk dagang “Jagung Mentari”. Melalui KUR, debitur dapat mengembangkan usaha dari awalnya mengolah 5 kg jagung dalam satu kali siklus produksi, menjadi saat ini mencapai 250 kg jagung dalam satu kali siklus produksi.
Debitur juga mengembangkan usahanya tidak hanya memproduksi makanan ringan berbahan dasar jagung, namun juga berbahan dasar kacang. Debitur ini menjadi salah satu contoh pemanfaatan KUR dalam rangka peningkatan usaha produk olahan hasil pertanian.
Hal ini sejalan dengan peta jalan pengendalian inflasi, yaitu menjaga kesinambungan pasokan pangan. Ke depannya, pemanfaatan dukungan pembiayaan perlu terus dioptimalkan sehingga para pelaku usaha dapat turut berkontribusi dalam upaya pengendalian inflasi pangan.
Selain itu, juga dilaksanakan Capacity Building TPID Provinsi NTT. Capacity Building diadakan untuk sosialisasi materi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 dan Evaluasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi. Program kerja yang dimuat pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi diarahkan pada paya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan produktivitas untuk menjaga kesinambungan pasokan serta penguatan koordinasi untuk menjaga keterjangkauan harga. Capacity Building ini dihadiri para Kepala Biro Perekonomian TPID se-Provinsi NTT dan para OPD terkait.
Turut hadir dalam rangkaian tersebut yakni Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, dan perwakilan TPID se-Provinsi NTT.
Sumber: ekon.go.id
