SUARAMANADO, Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, media, dan akademisi dalam memajukan agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Diskusi Panel “Peran Masyarakat Sipil dalam Memajukan WPS di Indonesia” yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 25 Tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sekaligus peluncuran Jaringan OMS Indonesia untuk WPS di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025).
Dalam paparannya, Lilik menjelaskan bahwa agenda WPS memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan nasional Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). RAN P3AKS merupakan adaptasi Indonesia atas agenda WPS yang awalnya lahir untuk merespons konflik bersenjata. Meski Indonesia tidak menghadapi konflik bersenjata, pendekatan ini dinilai tetap relevan karena mampu menjawab berbagai tantangan sosial, mulai dari kekerasan berbasis gender, radikalisme, perdagangan manusia, hingga dampak perubahan iklim.
“RAN P3AKS hadir untuk mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, melindungi mereka dari eksploitasi dan kekerasan, sekaligus memastikan keterlibatan mereka dalam proses pemulihan pascakonflik,” ungkap Lilik.
Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan tujuan tersebut. OMS memiliki jangkauan hingga akar rumput dan berperan penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan maupun membangun pilot project di masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, OMS, dan mitra pembangunan seperti UN Women sangat krusial untuk memastikan implementasi P3AKS berjalan efektif.
“Kami sangat mengapresiasi dedikasi OMS dan mitra pembangunan yang selama ini berkomitmen mengawal pelaksanaan P3AKS. Sinergi ini akan memperkuat ketahanan sosial dan mencegah konflik, sehingga perempuan dapat tampil sebagai agen perdamaian yang sesungguhnya,” jelasnya.
Sebagai inovasi pemerintah, Lilik juga memperkenalkan gerakan nasional #KITATANGGUH yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam membangun kesiapsiagaan, ketahanan, dan kohesi sosial, baik menghadapi bencana maupun konflik sosial. Gerakan ini memiliki tiga pilar utama: Budaya Tangguh, Kolaborasi Tangguh, dan Dashboard Tangguh yang memadukan edukasi, kerja sama multipihak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan penanganan krisis.
“Melalui #KITATANGGUH, kami ingin mendorong lahirnya agen-agen perubahan di masyarakat yang siap membangun Indonesia yang harmonis, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bencana hingga konflik sosial,” tegas Lilik.
Ia juga menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS. Hingga kini, baru sekitar 20 provinsi yang memiliki RAD P3AKS, sehingga diperlukan upaya bersama untuk memperluas penerapannya.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan agenda WPS. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, agar benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Diskusi panel ini juga menjadi momentum peluncuran Jaringan OMS Indonesia untuk WPS yang diinisiasi UN Women bersama AMAN Indonesia. Jaringan ini menjadi wadah koordinasi antar-OMS guna memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan perdamaian dan perlindungan perempuan di tingkat lokal maupun nasional.
Country Representative UN Women Indonesia, Ulziisuren Jamsran, menegaskan bahwa peluncuran jaringan ini merupakan langkah nyata memperkuat koordinasi antar-OMS sekaligus mendorong implementasi agenda WPS, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat ASEAN. Hal ini sejalan dengan tujuan global Resolusi PBB 1325 yang menekankan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam proses perdamaian.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat peran perempuan sebagai pemimpin dalam proses perdamaian dan pemulihan sosial. Dengan sinergi solid antara pemerintah dan masyarakat sipil, Indonesia semakin menegaskan komitmennya pada perdamaian inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber: kemenkopmk.go.id
